JCCNetwork.id-Korea Selatan kembali diguncang ketidakstabilan politik setelah Perdana Menteri sekaligus Penjabat Presiden Han Duck-soo menghadapi ancaman pemakzulan pada Jumat (27/12/2024).
Langkah ini muncul hanya berselang dua minggu setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan oleh parlemen, memicu krisis politik terburuk dalam sejarah modern negara tersebut.
Han Duck-soo diangkat menjadi penjabat presiden menyusul keputusan kontroversial Presiden Yoon yang memberlakukan darurat militer pada awal Desember, yang akhirnya memicu pemakzulannya.
Kini, Han juga menjadi target oposisi utama, Partai Demokrat, yang menudingnya gagal menuntaskan proses pemakzulan Yoon dan menolak pengangkatan tiga hakim baru Mahkamah Konstitusi.Ketua Partai Demokrat, Lee Jae-myung, menuding Han telah melakukan
“tindakan langsung melawan Konstitusi dan hukum.”
Jika pemakzulan ini disahkan, Han akan mencetak sejarah sebagai penjabat presiden pertama yang dimakzulkan, memperpanjang babak krisis politik di Korea Selatan.
Krisis ini berakar pada peran Mahkamah Konstitusi yang saat ini hanya memiliki enam dari sembilan hakim yang seharusnya menjabat. Situasi ini membuat keputusan tentang pemakzulan Presiden Yoon tergantung pada suara mayoritas yang tipis.
Han memutuskan menunda pengangkatan tiga hakim baru, dengan alasan menunggu konsensus politik di parlemen.
Namun, oposisi menganggap langkah ini sebagai upaya untuk menghambat proses hukum. Anggota parlemen Partai Demokrat, Jo Seoung-lae, menyebut tindakan Han sebagai
Han membela diri dengan menegaskan bahwa penundaan ini bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan.
Di tengah gejolak politik, ekonomi Korea Selatan turut merasakan dampaknya. Won Korea Selatan anjlok ke level terendah dalam 16 tahun pada Jumat pagi. Investor global semakin khawatir dengan ketidakpastian yang menyelimuti negeri ginseng tersebut.
Menteri Keuangan Choi Sang-mok, yang disiapkan sebagai pengganti Han jika pemakzulan disahkan, memperingatkan bahwa ketidakstabilan politik ini dapat memperburuk kondisi ekonomi.
Krisis ini mencerminkan perpecahan yang semakin tajam antara partai berkuasa dan oposisi di Korea Selatan. Para analis menilai bahwa konflik ini telah mendorong sistem demokrasi Korea Selatan ke ambang batasnya.
Apakah Korea Selatan mampu keluar dari krisis ini, atau justru terjerumus dalam ketidakstabilan berkepanjangan? Semua perhatian kini tertuju pada hasil pemakzulan Han Duck-soo yang akan menjadi penentu masa depan politik dan ekonomi negara tersebut.
“Konsensus politik di Majelis Nasional harus dicapai terlebih dahulu untuk melangkah lebih jauh,” ujar Han dalam pernyataan resminya.
