JCCNetwork.id- Rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang telah memicu reaksi yang beragam dari berbagai kalangan. Pemerintah beralasan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menekan konsumsi BBM yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun, pandangan terhadap kebijakan ini tidak sepenuhnya positif.
Anggota DPR terpilih dan pengamat Keuangan & BUMN, Firnando H. Ganinduto, menyatakan dukungannya terhadap pembatasan ini, dengan sejumlah catatan. Menurut Firnando, langkah tersebut dapat membantu menjaga stabilitas harga BBM. Namun, dia menekankan perlunya kebijakan yang jelas dan transparan dalam pelaksanaannya untuk memastikan bahwa tujuan penekanan konsumsi tercapai tanpa merugikan masyarakat.
Di sisi lain, Ekonom Universitas Mataram, Muhammad Firmansyah, mengkritik kebijakan tersebut. Dia menyarankan pemerintah untuk lebih fokus pada penyiapan dan pengembangan transportasi publik yang memadai daripada membatasi pembelian BBM bersubsidi.
Firmansyah berargumen bahwa dengan menyediakan alternatif transportasi yang efisien, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada BBM bersubsidi secara alami, tanpa perlu memberlakukan pembatasan yang bisa menimbulkan dampak negatif.
Debat ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang bagaimana kebijakan tersebut akan mempengaruhi masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada BBM bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari. Pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini tidak hanya berpotensi menekan konsumsi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan infrastruktur dan alternatif yang disediakan oleh pemerintah.
