JCCNetwork.id- Dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Dapil Jawa Barat VI di Mahkamah Konstitusi (MK), kuasa hukum dari DPP PKS, Zainuddin Paru, menyoroti adanya dugaan pemalsuan alat bukti yang diajukan oleh PAN, pihak pemohon dalam persidangan tersebut.
Zainuddin Paru, dalam pernyataannya pada Senin (27/5/2024), menekankan perlunya pemeriksaan keaslian bukti yang diserahkan oleh PAN, mengklaim bahwa bukti tersebut tidak sesuai dengan dokumen asli yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dimiliki oleh PKS.
“Setelah kami mengecek langsung bukti yang diajukan oleh PAN, patut diduga bukti tersebut dipalsukan dan tidak sesuai dengan bukti asli yang dikeluarkan oleh KPU dan dimiliki salinannya oleh PKS,” ujar Zainuddin, dikutip hari ini.
Jika terbukti adanya pemalsuan, PKS menyatakan akan mempertimbangkan tindakan hukum pidana dan meminta MK untuk mengkategorikan hal tersebut sebagai pelanggaran pidana. Salah satu contoh yang disoroti adalah perubahan nama dan tanda tangan saksi PKS di TPS 20 Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur.
“Jika terbukti PAN memalsukan C-Hasil maka sudah selayaknya Hakim MK untuk memerintahkan pihak yang berwenang memproses secara Hukum Pidana Pemilu. Sebagai contoh, di TPS 20 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur nama dan tanda tangan Saksi PKS diubah, seharusnya nama Saksi PKS adalah Syafrizal diganti dengan nama Miftah,” lanjut Tim Hukum DPP PKS ini.
Saksi PKS, Syafrizal, juga mengonfirmasi adanya dugaan pemalsuan terhadap bukti C-Hasil yang diserahkan oleh pemohon, menegaskan bahwa tanda tangannya hanya ada pada dokumen yang sesuai dengan suara yang dia sampaikan.
“Bahwa selama saya bertugas (sebagai Saksi) di TPS, saya hanya menandatangani satu dokumen yang suaranya sesuai dengan yang saya sampaikan (C-Hasil KPU), tapi apabila ada hasil suara atau dokumen yang berbeda, bisa dipastikan itu bukan tanda tangan saya atau tanda tangan saya dipalsukan,” ucap Saksi PKS Syafrizal.
Dalam sidang tersebut, Hakim MK, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, mempertanyakan jumlah saksi TPS yang dimiliki oleh PAN, yang hanya sekitar 2.000 dari total 7.078 TPS. Hal ini menimbulkan keraguan mengingat pemohon memperkarakan semua kecamatan, sementara jumlah saksi terbilang minim.
“Bagaimana mungkin pemohon memperkarakan semua kecamatan tetapi di saat yang sama jumlah saksi hanya 2.000 saksi. Saksi PKS sebagai pihak terkait justru lebih lengkap,” ujar Daniel.
PAN sendiri meminta MK untuk membatalkan keputusan KPU terkait kursi DPR RI di Dapil Jabar VI yang saat ini dikuasai oleh PKS. Meskipun PAN gagal mendapatkan kursi, mereka berharap MK dapat memutuskan pembatalan keputusan KPU.
Tim hukum dari DPP PKS juga mempertanyakan pengetahuan saksi PAN mengenai jumlah selisih suara antara PAN dan PKS, baik di tingkat kota maupun provinsi. Mereka menyatakan ketidakmasukan logika jika para saksi tersebut tidak mengetahui hal tersebut.
Dengan dugaan pemalsuan bukti dan keraguan mengenai jumlah saksi, sidang PHPU di MK terus berlanjut dengan intensitas perdebatan yang tinggi antara kedua belah pihak.
“Ini tidak masuk akal, bahwa para saksi yang dihadirkan tidak mengetahui jumlah selisih suara antara pemohon dengan terkait,” pungkas Zainuddin Paru, tim hukum PKS.
