JCCNetwork.id- Wakil Presiden Ma’ruf Amin, meresponi rencana Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 yang dijadwalkan pada Jumat (5/4/2024).
Wapres menegaskan bahwa siapapun yang dipanggil harus hadir sebagai kewajiban konstitusional.
“Saya kira kan MK memerlukan penjelasan, siapapun tentu harus hadir ya, harus, dan saya kira itu kewajiban konstitusional,” kata Wapres di Tangerang, Banten, Selasa (2/4/2024), dikutip.
Menurut Wapres, Majelis Hakim MK pasti membutuhkan penjelasan yang lebih rinci, detil, dan luas terkait program dan kebijakan pemerintah yang dijalankan oleh para menteri tersebut, yang menjadi perdebatan dalam sidang sengketa Pilpres.
Harapannya dengan adanya penjelasan langsung dari para menteri, MK dapat membuat keputusan berdasarkan akuntabilitas dan profesionalitas yang lebih solid.
Wapres menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menilai dan memutuskan perkara yang sedang disidangkan. Terkait arahan kepada para menteri sebelum hadir di sidang MK, Wapres menegaskan bahwa tidak ada arahan yang diberikan karena mereka telah menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.
Terkait program bantuan sosial (bansos) yang menjadi salah satu masalah yang dipersoalkan dalam sidang sengketa pilpres, Wapres kembali menyerahkan sepenuhnya kepada MK untuk menilai dan memutuskan hal tersebut.
“Itu urusannya nanti urusan MK yang akan menilai dan persidangan yang akan nanti (memutuskan). Kita tunggu saja putusan MK-nya seperti apa,” katanya.
Tambahan informasi, empat menteri yang dipanggil MK, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keoordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
