JCCNetwork.id-Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, telah resmi mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Langkah ini menjadi sorotan, terutama dengan pandangan dari pihak kubu Prabowo-Gibran yang diwakili oleh Ketua Tim Hukum, Yusril Ihza Mahendra.
Menurut Yusril, gugatan yang diajukan oleh kedua pasangan calon tersebut dinilai sebagai langkah yang kontroversial. Terlebih, karena gugatan itu berkaitan dengan putusan MK sebelumnya yang mengubah syarat pencalonan.
“Ini menempatkan mereka tidak hanya berhadapan dengan KPU, melainkan dengan MK sendiri,” ujar Yusril, Minggu, (24/03).
Pihak kubu Prabowo-Gibran juga menilai bahwa gugatan terhadap pencalonan Gibran datang terlambat, mengingat proses pemilu sudah berjalan hingga selesai. Mereka menganggap bahwa mempersoalkan hal-hal administratif setelah pemilu merupakan tindakan yang inkonsisten.
“Namun setelah kalah, malah minta MK mendiskualifikasi Pak Gibran. Ini suatu keanehan. Suatu sikap yang inkonsisten sebenarnya,” imbuhnya.
Yusril juga menyoroti kemungkinan bahwa permohonan untuk mengulang pemilu akan sulit dikabulkan. Hal ini diungkapkan dengan mempertimbangkan kekosongan kekuasaan setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir.
“Mengulang tahapan pemilu dari awal dapat memunculkan ketidakpastian dalam proses pemilihan Presiden baru,” jelasnya.
Meskipun demikian, pihak kubu Prabowo-Gibran telah mempersiapkan argumentasi hukum dan bukti yang diperlukan untuk menghadapi sidang gugatan di MK. Mereka menegaskan kesiapan mereka dalam menghadapi proses hukum yang akan berlangsung.
“Kami siap dengan segala bukti dan argumentasi hukum untuk menghadapi gugatan yang diajukan oleh kedua pasangan calon tersebut,” tegas Yusril.
