JCCNetwork.id- Saat ini yang masyarakat butuhkan butuhkan adalah beras sebagai bahan pokok makanan sehari-hari, bukan pembagian alat memasak berbasis listrik (AML) atau rice cooker.
Demikian kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, saat menanggapi rencana
pemerintah membagikan rice cooker gratis kepada masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga yang diteken Menteri ESDM Arifin Tasrif pada Selasa (26/9).
“Sangat memprihatinkan di tengah kondisi krisis beras, pemerintah memutuskan untuk membagikan rice cooker. Kebijakan ini kurang sinkron dengan realitas saat ini,” kata Achmad, dalam keterangannya dikutip.
Menurutnya, kebutuhan paling mendesak adalah memastikan ketersediaan beras dan stabilitas harga bagi masyarakat. Achmad pun meminta pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan bagi-bagi rice cooker secara cuma-cuma terhadap masyarakat.
“Meskipun memiliki tujuan baik, sebaiknya ditinjau kembali dan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan rakyat saat ini. Pasalnya, kita sekarang dihadapkan pada krisis beras,” ucapnya.
Achmad menekankan, sebagai negara agraris, Indonesia seharusnya mampu memastikan ketersediaan beras bagi seluruh rakyatnya. Jadi, kenaikan harga beras dan kelangkaan stok yang terjadi sekarang ini menunjukkan adanya kegagalan dalam manajemen pasokan dan distribusi.
Kemudian, kebijakan pemerintah membagikan rice cooker dengan tujuan optimalisasi penggunaan listrik justru semakin membebani penerima, yakni menambah volume konsumsi listrik di sektor rumah tangga.
“Ini dapat memberikan beban tambahan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di kelompok ekonomi menengah ke bawah, mengingat biaya listrik yang mungkin meningkat akibat penggunaan alat tersebut,” tutupnya.
