JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Work From Home (WFH) guna mengendalikan mobilitas pegawai. Walau WFH, Pemprov DKI terus memantau ketat pegawainya mulai Senin (21/8/2023) hingga Oktober 2023 mendatang.
Bahkan selama masa WFH, para ASN Pemprov DKI Jakarta dilarang untuk melakukan mudik atau pergi ke luar rumah tanpa alasan yang jelas. Kemudian saat jam kerja para pegawai tidak menggunakan waktu WFH untuk aktivitas seperti memasak atau berpakaian non-seragam.
“Nggak boleh. Jangankan mudik, pergi ke pasar pun nggak boleh. Pakai daster kalau ibu-ibu sambil goreng sambil masak WFH juga nggak boleh. Jadi memang kerja di rumah, bukan untuk masak, harus pakai seragam,” kata Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Etty Agustijani, Senin (21/8/2023).
Untuk memastikan kepatuhan, setiap pegawai yang melakukan WFH diwajibkan mengisi absensi secara mobile. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Jadi menggunakan pakaian dinas absennya mobile, jadi sudah dipantau dari sistem. Misal ada pegawai yang dia WFH terus dia keluyuran, nanti tentunya yang bersangkutan tidak memenuhi peraturan di Pemprov,” ucapnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengimplementasikan uji coba WFH 50 persen untuk pegawai ASN mulai hari ini. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan di Ibu Kota.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memerintahkan jajarannya untuk melakukan pengawasan terhadap para ASN yang sedang WFH dengan menggunakan panggilan video (video call).
