JCCNetwork.id- Fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat berpotensi memperpanjang musim kemarau di Indonesia hingga awal 2027. Kondisi tersebut dipicu anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik yang mencapai plus 2,63 derajat Celsius, sehingga meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami keterlambatan. Situasi ini menjadi perhatian pemerintah karena mundurnya musim hujan berpotensi memperpanjang periode kering, terutama di daerah yang telah mengalami kekurangan air bersih dan kebakaran lahan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal tahun depan. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama kementerian, lembaga terkait, serta pemerintah daerah guna mengendalikan risiko bencana yang dapat berkembang selama musim kemarau berkepanjangan.
BMKG mencatat, keterlambatan awal musim hujan diperkirakan terjadi di 529 Zona Musim (ZOM), atau sekitar 61,08 persen dari luas daratan Indonesia. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi mengalami pergeseran waktu memasuki musim penghujan dibandingkan kondisi yang diperkirakan sebelumnya.
Musim hujan diprediksi mulai datang secara bertahap pada November 2026. Pada periode tersebut, sebanyak 185 ZOM atau sekitar 24,66 persen dari luas daratan Indonesia diperkirakan memasuki musim hujan.
Sementara itu, pada Desember 2026, jumlah wilayah yang diprakirakan mulai mengalami musim hujan bertambah menjadi 266 ZOM, dengan cakupan sekitar 17,31 persen dari luas daratan Indonesia.
Perbedaan waktu kedatangan musim hujan di setiap daerah membuat kesiapsiagaan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyesuaikan langkah penanganan dengan kondisi cuaca, ketersediaan air, serta tingkat kerawanan bencana di wilayah masing-masing.
Meski awal musim hujan diperkirakan mundur, BMKG memprediksi akumulasi curah hujan di 510 ZOM atau sekitar 69,76 persen dari luas daratan Indonesia masih berada dalam kategori normal.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan awal musim hujan tidak serta-merta membuat total curah hujan sepanjang musim berada di bawah normal. Namun, pergeseran waktu turunnya hujan tetap perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi ketersediaan air, aktivitas pertanian, dan tingkat kerawanan kebakaran lahan.
BNPB Perkuat Penanganan Kekeringan dan Karhutla
Untuk mengantisipasi dampak berkepanjangan dari fenomena El Nino, BNPB bersama sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menyusun langkah penanganan dengan pemantauan harian hingga mingguan.
Strategi tersebut diarahkan untuk mengendalikan dampak kekeringan sekaligus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah provinsi. Evaluasi secara berkala diperlukan agar langkah mitigasi dapat disesuaikan dengan perkembangan cuaca dan kondisi di lapangan.
Direktorat Pengendalian Bencana BNPB melaporkan penanganan karhutla di sejumlah wilayah prioritas, dengan luas lahan terdampak yang ditangani mencapai ribuan hektare.
Di Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar yang ditangani tercatat mencapai 7.938 hektare. Wilayah tersebut menjadi salah satu daerah dengan luasan penanganan karhutla terbesar di antara provinsi yang dilaporkan.
Di Kalimantan Selatan, penanganan dilakukan pada lahan terbakar seluas 1.974 hektare. Sementara itu, di Kalimantan Barat, luas lahan yang ditangani mencapai 1.290 hektare.
Ancaman serupa juga terjadi di Pulau Sumatra. BNPB mencatat penanganan karhutla di Sumatera Selatan mencapai 5.194 hektare, sedangkan di Jambi luas lahan terbakar yang ditangani mencapai 2.025 hektare.
Besarnya luasan lahan yang ditangani tersebut memperlihatkan pentingnya penguatan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran, khususnya ketika curah hujan belum merata dan kondisi lahan masih kering.
Selain pemadaman dan penanganan karhutla, BNPB juga mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kekeringan. Bersama pemerintah daerah serta organisasi dan lembaga nirlaba, bantuan air bersih disalurkan kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap sumber air.
Distribusi air bersih menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi dampak kekeringan terhadap kehidupan sehari-hari warga. Pasokan air diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama di daerah yang mengalami periode tanpa hujan dalam waktu lama.
Jateng dan DIY Alami Hari Tanpa Hujan hingga 131 Hari
Ancaman kekeringan juga terlihat di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). BMKG mencatat periode hari tanpa hujan (HTH) di sejumlah wilayah mencapai 131 hari atau lebih dari empat bulan.
Periode kering yang panjang tersebut berkaitan dengan pengaruh fenomena El Nino berkategori sangat kuat. Minimnya hujan dalam jangka waktu lama dapat mengurangi ketersediaan air permukaan dan meningkatkan tekanan terhadap sumber air yang digunakan masyarakat.
Situasi ini memerlukan perhatian khusus karena dampak kekeringan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan air bersih, tetapi juga dapat memengaruhi sektor pertanian serta meningkatkan potensi kebakaran vegetasi dan lahan.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah perlu memastikan langkah penanganan berjalan seiring, mulai dari pemantauan cuaca, distribusi bantuan air bersih, hingga pengendalian karhutla di wilayah rawan.
Berton mengatakan BNPB akan terus mengevaluasi kesiapsiagaan dan langkah mitigasi bencana secara berkala. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan yang diterapkan tetap sesuai dengan perubahan kondisi di lapangan.
Dengan potensi El Nino sangat kuat yang diperkirakan bertahan hingga awal 2027, koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko bencana. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat pencegahan sejak dini agar dampak kekeringan dan karhutla terhadap masyarakat, lingkungan, serta kegiatan ekonomi dapat ditekan.
Pemantauan perkembangan musim hujan dan kondisi wilayah rawan pun perlu terus dilakukan. Langkah tersebut diperlukan agar respons terhadap bencana dapat dilaksanakan lebih cepat dan tepat sasaran, terutama di daerah yang menghadapi kekeringan berkepanjangan.
