JCCNetwork.id – Presiden Prabowo Subianto meminta peningkatan investasi di sektor hilirisasi guna memperkuat nilai tambah industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Arahan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan pemerintah akan terus membenahi iklim investasi untuk menarik lebih banyak penanaman modal, khususnya pada sektor hilirisasi.
“Ke depannya akan kita terus meningkatkan, iklim investasi kita, dan dalam rangka juga hilirisasi, untuk terus ditingkatkan,” kata Rosan.
Menurut Rosan, kontribusi investasi hilirisasi terhadap total investasi nasional terus menunjukkan peningkatan.
Hingga September 2026, porsinya tercatat sekitar 31 persen dan diharapkan kembali tumbuh hingga akhir tahun.
“Sekarang (investasi hilirisasi) sudah mencapai 31%, dan kami harapkan, kami lihat, ini akan terus meningkatkan ke depan,” papar Rosan.
Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan kontribusi investasi hilirisasi terhadap total investasi nasional naik dari 23,8 persen pada 2024 menjadi 30,2 persen pada 2025.
Di sisi lain, Rosan melaporkan realisasi investasi Indonesia selama dua tahun pemerintahan Prabowo mencapai Rp3.923,2 triliun.
Periode penghitungan tersebut mencakup triwulan IV 2024 hingga triwulan III 2026.
Realisasi investasi itu turut menyerap 5.485.944 tenaga kerja.
Berdasarkan wilayah, investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dari total investasi.
Sementara itu, investasi di Pulau Jawa tercatat Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen.
Dari sisi sumber modal, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp1.998,7 triliun.
Adapun penanaman modal asing (PMA) tercatat sebesar Rp1.924,5 triliun.
Rosan menegaskan, pemerintah akan terus mengarahkan investasi pada kegiatan ekonomi yang mendukung hilirisasi dan industrialisasi.
Upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah produk di dalam negeri sekaligus memperluas dampak investasi terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah memperkuat iklim usaha melalui integrasi sistem perizinan yang melibatkan 28 kementerian dan lembaga.
Integrasi itu diharapkan memberikan kepastian mengenai proses dan waktu penerbitan izin bagi investor domestik maupun asing.
Pemerintah menilai kepastian perizinan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong realisasi penanaman modal di Indonesia.
