JCCNetwork.id- Pemerintah mulai mendorong pemanfaatan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif liquefied petroleum gas (LPG) untuk menekan ketergantungan terhadap impor energi. Langkah tersebut menjadi salah satu strategi yang disiapkan di tengah meningkatnya harga minyak mentah dunia yang turut memperbesar beban subsidi energi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, subsidi LPG berpotensi mendekati Rp100 triliun ketika rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berada pada kisaran USD90–100 per barel.
Menurut Bahlil, peningkatan harga minyak mentah memberikan tekanan terhadap anggaran subsidi yang harus disediakan pemerintah. Ketika ICP masih berada di level USD70 per barel, subsidi LPG tercatat mencapai Rp87 triliun.
Namun, ketika harga minyak mentah bergerak lebih tinggi, kebutuhan anggaran subsidi ikut meningkat hingga mendekati Rp100 triliun.
“Saat ICP-nya masih di USD70 per barel, itu subsidi kita mencapai Rp87 triliun. Tetapi begitu ICP-nya rata-rata sekarang di angka USD90 sampai USD100 per barel, subsidi kita di atas hampir Rp100 triliun,” ujar Bahlil dalam peresmian Kilang LPG Cilamaya di Karawang, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Jumat, 16 Oktober 2026.
Bahlil menjelaskan, perkembangan harga energi global tidak terlepas dari ketidakpastian geopolitik yang masih berlangsung di sejumlah kawasan. Konflik di Timur Tengah dan perang Rusia-Ukraina menjadi faktor yang memengaruhi stabilitas pasokan serta pergerakan harga komoditas energi di pasar internasional.
Situasi tersebut mendorong berbagai negara memperkuat ketahanan energi dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia di dalam negeri. Indonesia, menurut Bahlil, juga menghadapi tantangan serupa dalam menjaga ketersediaan energi sekaligus mengendalikan beban subsidi.
“Hampir semua dunia sekarang berpikir tentang bagaimana bisa mengamankan sektor energi mereka dari dalam negeri mereka masing-masing. Ini tantangan kita,” ucap Bahlil.
Pemerintah siapkan CNG sebagai alternatif LPG
CNG Disiapkan sebagai Alternatif LPG
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor, pemerintah menyiapkan CNG sebagai salah satu pilihan energi yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya gas alam domestik.
Bahlil menyampaikan, penggunaan CNG sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Sejumlah sektor usaha, termasuk restoran dan hotel, telah memanfaatkan gas alam terkompresi tersebut untuk menunjang kegiatan operasional mereka.
Pemerintah kini melihat peluang untuk memperluas pemanfaatannya, terutama sebagai alternatif LPG yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat dan sektor usaha.
Dari sisi harga, CNG disebut berpotensi lebih murah sekitar 30–40 persen dibandingkan LPG. Selisih harga tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif energi yang lebih ekonomis sekaligus mendukung upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
Bahlil menjelaskan, CNG menggunakan komponen gas alam, termasuk metana atau C1 dan etana atau C2, yang menurutnya tersedia melimpah di Indonesia.
“Dan harganya lebih murah 30 sampai 40 persen. Itu memakai gasnya yang jenis C1, C2. Itu melimpah di negara kita,” jelas Bahlil.
Meski demikian, pemerintah belum dapat langsung menerapkan penggunaan CNG secara luas untuk kebutuhan rumah tangga. Sejumlah aspek teknis masih harus dipastikan, terutama berkaitan dengan keamanan tabung, kesiapan teknologi, serta kelayakan penggunaannya dalam aktivitas sehari-hari.
Salah satu tahapan yang tengah diperhatikan adalah pengujian tabung berkapasitas 3 kilogram. Pengujian tersebut menjadi bagian penting sebelum CNG dapat dipertimbangkan sebagai alternatif bagi masyarakat yang selama ini menggunakan LPG bersubsidi.
“Ini sebagai strategi untuk bagaimana kita melahirkan substitusi impor, namun tabungnya yang 3 kg ini lagi diuji. Kalau tabung yang 12 kg itu sudah dipakai,” papar Bahlil.
Pemerintah perlu memastikan bahwa tabung dan perangkat pendukung CNG memenuhi persyaratan keselamatan sebelum penggunaannya diperluas. Selain itu, ketersediaan jaringan distribusi dan fasilitas pengisian juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan penerapan energi alternatif tersebut.
Dengan demikian, potensi penghematan dari penggunaan CNG tidak hanya bergantung pada harga gas, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur, biaya distribusi, keamanan peralatan, serta kemampuan masyarakat mengakses energi tersebut.
Harga ICP September Melonjak Menjadi USD112,81 per Barel
Tekanan terhadap sektor energi nasional juga tercermin dari kenaikan harga minyak mentah Indonesia sepanjang September 2026.
Kementerian ESDM menetapkan rata-rata ICP September 2026 sebesar USD112,81 per barel. Nilai tersebut meningkat USD23,38 per barel dibandingkan Agustus 2026 yang tercatat sebesar USD89,43 per barel.
Penetapan harga tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 395.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia September 2026.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, kenaikan ICP mencerminkan dinamika pasar minyak global yang dipengaruhi ketidakpastian geopolitik dan meningkatnya risiko gangguan pasokan.
Menurut Laode, tekanan harga tidak hanya terjadi pada minyak mentah Indonesia, tetapi juga tercermin pada berbagai patokan harga minyak internasional.
“Rata-rata ICP September 2026 yang melonjak naik menjadi USD112,81 per barel merupakan cerminan dari dinamika pasar minyak global yang dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian geopolitik dan meningkatnya risiko gangguan pasokan (supply disruption risk). Kenaikan ini terjadi secara menyeluruh pada seluruh benchmark internasional,” ujar Laode.
Ia menerangkan, eskalasi konflik militer dan kebuntuan diplomasi di Timur Tengah, khususnya ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran, turut meningkatkan risiko terhadap keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur strategis dalam perdagangan minyak dunia. Gangguan terhadap aktivitas pelayaran di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi distribusi minyak mentah dan memperbesar ketidakpastian pasokan di pasar internasional.
Selain ketegangan geopolitik, penundaan kuota produksi oleh OPEC+ serta serangan terhadap infrastruktur kilang dan terminal ekspor minyak di Rusia dan kawasan Laut Merah juga disebut memperketat pasokan minyak mentah global.
Kombinasi berbagai faktor tersebut memberikan tekanan terhadap harga energi, yang kemudian menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan kebijakan energi di negara-negara pengimpor minyak dan produk turunannya.
Penguatan Energi Domestik untuk Menekan Ketergantungan Impor
Kenaikan ICP menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam mengelola kebutuhan energi, khususnya ketika harga minyak dunia bergerak jauh di atas asumsi yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
Dalam konteks LPG, peningkatan harga energi dapat memperbesar kebutuhan subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Karena itu, pengembangan sumber energi alternatif berbasis potensi domestik menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan harga internasional.
Pengembangan CNG diharapkan dapat memperluas penggunaan gas alam dalam negeri sekaligus membuka peluang substitusi terhadap LPG impor. Namun, implementasinya membutuhkan persiapan menyeluruh agar alternatif tersebut dapat digunakan secara aman dan ekonomis.
Pengujian tabung 3 kilogram menjadi salah satu tahapan yang perlu dituntaskan sebelum pemerintah menentukan langkah penerapan lebih luas. Pemerintah juga perlu memperhitungkan kesiapan rantai pasok, distribusi, serta kebutuhan investasi untuk mendukung penggunaan CNG di sektor rumah tangga.
Di sisi lain, lonjakan harga ICP menunjukkan bahwa ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan kecukupan pasokan, tetapi juga kemampuan negara mengurangi dampak gejolak pasar global terhadap anggaran dan biaya energi masyarakat.
Melalui pengembangan CNG dan optimalisasi sumber daya gas domestik, pemerintah berupaya memperluas pilihan energi nasional. Keberhasilan strategi tersebut akan bergantung pada kemampuan menyediakan energi alternatif yang aman, terjangkau, dan dapat diakses secara luas, tanpa mengabaikan kebutuhan menjaga keberlanjutan pasokan LPG bagi masyarakat.
