JCCNetwork.id- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil peran lebih besar dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimbulkan kabut asap hingga berdampak ke negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menilai persoalan kabut asap lintas batas tidak cukup diselesaikan melalui jalur diplomasi bilateral. Menurutnya, Indonesia perlu menggunakan pengaruhnya di kawasan untuk menggerakkan kerja sama negara-negara ASEAN secara lebih konkret.
Kholid menyampaikan pandangan tersebut menyusul komunikasi Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengenai persoalan kabut asap. Dalam komunikasi itu, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia mengambil langkah yang diperlukan untuk menangani dampak karhutla.
Menurut Kholid, komunikasi langsung antara kedua pemimpin negara tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperluas koordinasi ke tingkat regional.
Ia menilai karhutla dan kabut asap bukan semata persoalan domestik karena dampaknya dapat melintasi batas wilayah Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat di negara tetangga sekaligus memunculkan persoalan dalam hubungan antarnegara.
Karena itu, Kholid mendorong pemerintah mengambil inisiatif untuk membangun koordinasi yang lebih kuat bersama negara-negara ASEAN. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman di dalam negeri, tetapi juga mampu mencegah dampak lintas batas.
Indonesia Dinilai Punya Posisi Strategis
Kholid mengatakan Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk memainkan peran lebih aktif dalam upaya regional mengatasi kabut asap. Salah satunya karena Indonesia telah meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), yang menjadi salah satu kerangka kerja sama negara-negara ASEAN dalam menghadapi pencemaran asap lintas batas.
Selain itu, Indonesia juga memiliki posisi strategis karena menjadi tuan rumah pusat koordinasi ASEAN yang berkaitan dengan penanganan persoalan asap lintas batas.
Posisi tersebut, kata Kholid, seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat koordinasi dan mendorong pertemuan bersama negara-negara ASEAN. Dengan demikian, persoalan karhutla dapat ditangani melalui mekanisme kerja sama regional yang lebih terarah.
Menurut dia, koordinasi tersebut dapat mencakup pertukaran informasi, dukungan teknis, hingga penyelarasan bantuan yang dibutuhkan dalam penanganan kebakaran di lapangan.
“Kerja sama ASEAN patut digunakan untuk mempercepat penanganan, tetapi tanggung jawab utama tetap berada pada pemerintah Indonesia,” pungkas anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat VI yang meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi itu.
Bantuan Negara ASEAN Tetap Terbuka
Kholid juga menilai pemerintah Indonesia tidak perlu menutup peluang bantuan dari negara-negara ASEAN apabila kondisi di lapangan membutuhkan dukungan tambahan.
Namun, ia menekankan bahwa setiap bentuk bantuan dan kerja sama harus ditempatkan dalam kerangka koordinasi pemerintah Indonesia. Operasi penanganan karhutla yang berlangsung di wilayah Indonesia tetap harus berada di bawah kendali otoritas nasional.
Menurut Kholid, keterlibatan negara tetangga dapat diarahkan untuk memperkuat kapasitas penanganan tanpa mengurangi kewenangan Indonesia dalam mengelola wilayahnya sendiri.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan kabut asap harus diselesaikan secara menyeluruh. Upaya pemadaman ketika kebakaran terjadi perlu dibarengi dengan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Di sisi lain, perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak asap juga harus menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah.
Kepemimpinan Regional Harus Dibuktikan
Kholid menegaskan kepemimpinan Indonesia di kawasan ASEAN tidak cukup ditunjukkan melalui komunikasi diplomatik. Menurutnya, kepemimpinan tersebut harus terlihat melalui tindakan nyata dalam mengendalikan karhutla di dalam negeri sekaligus membangun kerja sama dengan negara-negara terdampak.
Ia mendorong pemerintah memastikan penanganan karhutla dilakukan secara transparan, terukur, dan berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan agar persoalan kabut asap tidak terus menjadi masalah tahunan yang berulang dan berpotensi mengganggu hubungan Indonesia dengan negara tetangga.
Bagi PKS, koordinasi regional dapat menjadi instrumen untuk mempercepat penanganan, tetapi pemerintah Indonesia tetap memegang tanggung jawab utama atas kondisi karhutla yang terjadi di wilayah nasional.
Kholid berharap komunikasi antara Prabowo dan Anwar Ibrahim dapat berkembang menjadi kerja sama yang lebih luas di tingkat ASEAN. Dengan begitu, persoalan kabut asap dapat ditangani bukan hanya sebagai masalah bilateral, melainkan sebagai tantangan bersama kawasan yang membutuhkan respons terkoordinasi.
