JCCNetwork.id- Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menguji pola baru dalam penyajian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menerapkan sistem prasmanan di lingkungan sekolah. Skema tersebut diterapkan secara terbatas untuk mengukur efektivitasnya sebelum dipertimbangkan untuk diperluas.
Uji coba sistem prasmanan saat ini telah berlangsung di lebih dari 60 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN menilai perubahan mekanisme penyajian tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas makanan yang diterima peserta didik sekaligus memberikan pengalaman yang lebih edukatif dalam pelaksanaan program MBG.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, penerapan sistem prasmanan masih dalam tahap pengujian. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pola tersebut mampu mempertahankan kualitas makanan sejak selesai dimasak hingga dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Menurut Sudaryono, salah satu persoalan yang ingin ditekan melalui model tersebut adalah jeda waktu antara makanan selesai dimasak dengan waktu makanan dikonsumsi siswa. Semakin panjang jeda tersebut, menurut dia, dapat memengaruhi kondisi makanan dan meningkatkan risiko terhadap keamanan pangan.
“Kita harapkan satu, makanannya lebih enak karena hangat-hangat. Yang kedua, tentu saja lebih fresh karena tidak ada delay waktu. Sehingga mengurangi risiko kerusakan makanan yang kemudian menimbulkan gangguan kesehatan,” jelasnya.
Dalam skema prasmanan, makanan dapat ditempatkan dan disajikan lebih dekat dengan waktu konsumsi. Dengan demikian, siswa diharapkan memperoleh makanan dalam kondisi yang lebih hangat dan segar dibandingkan pola distribusi yang membutuhkan waktu tunggu lebih panjang.
BGN juga melihat adanya manfaat lain dari penerapan sistem tersebut, khususnya dalam mengendalikan potensi makanan yang terbuang. Siswa dapat mengambil makanan berdasarkan kebutuhan masing-masing, sementara makanan yang masih tersedia dapat diberikan kepada penerima manfaat lainnya sesuai tata kelola yang diterapkan.
Model ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat sisi edukasi dalam program MBG. BGN tidak ingin pelaksanaan makan bergizi hanya berhenti pada pemberian makanan kepada siswa, tetapi juga dapat menjadi sarana pembelajaran mengenai kebersihan, kedisiplinan, tanggung jawab, serta pola konsumsi makanan yang sehat.
Karena itu, sekolah menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan sistem prasmanan. Pihak sekolah akan terlibat dalam memastikan proses penyajian dan konsumsi berjalan sesuai ketentuan serta tetap memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Sudaryono menegaskan, penerapan pola tersebut membutuhkan kesiapan dari berbagai pihak. Tidak hanya dapur SPPG yang harus menyesuaikan mekanisme kerja, tetapi juga sekolah yang menjadi lokasi penerima manfaat.
Dalam pelaksanaannya, siswa juga berpotensi dilibatkan dalam proses pelayanan secara terjadwal. Namun, keterlibatan tersebut tetap harus memperhatikan aspek kebersihan, penggunaan perlengkapan yang tepat, serta tata kelola pelayanan makanan yang aman.
Konsep tersebut memiliki kemiripan dengan praktik penyelenggaraan makan di sekolah yang diterapkan di Jepang. Dalam praktik tersebut, kegiatan makan tidak semata-mata ditempatkan sebagai aktivitas memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pendidikan bagi siswa.
BGN sebelumnya telah mempelajari sejumlah praktik penyelenggaraan program makan dari berbagai negara. Pembelajaran tersebut kemudian menjadi salah satu referensi untuk mencari model yang dapat diterapkan di Indonesia dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di masing-masing daerah.
Meski demikian, BGN tidak serta-merta menyatakan sistem prasmanan dapat langsung diterapkan secara luas. Tahap uji coba dinilai penting untuk mengetahui persoalan yang muncul di lapangan, termasuk kesiapan sarana, sumber daya manusia, kapasitas dapur, pengelolaan makanan, hingga karakteristik sekolah dan penerima manfaat.
Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan sistem tersebut mampu berjalan secara konsisten tanpa mengurangi standar gizi, kebersihan, keamanan pangan, dan ketepatan distribusi makanan.
Lebih dari 60 SPPG yang saat ini menjadi lokasi pengujian akan menjadi bagian dari proses evaluasi BGN. Pelaksanaan di berbagai lokasi diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kelebihan maupun kendala sistem prasmanan ketika diterapkan pada kondisi sekolah yang berbeda-beda.
Hasil pemantauan tersebut nantinya akan menjadi dasar BGN dalam menentukan arah pengembangan model penyajian MBG. Perluasan sistem akan mempertimbangkan kesiapan masing-masing SPPG dan sekolah, termasuk kemampuan sumber daya manusia serta fasilitas pendukung.
Dengan demikian, perubahan mekanisme penyajian tidak hanya diarahkan untuk membuat makanan sampai kepada siswa dalam kondisi lebih baik. BGN juga ingin memastikan sistem tersebut mampu mendukung tujuan MBG secara menyeluruh, mulai dari pemenuhan kebutuhan gizi, keamanan pangan, pengurangan limbah makanan, hingga pembentukan kebiasaan hidup sehat dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah.
