JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan Kartu Layanan Gratis (KLG) untuk akses transportasi umum tidak boleh diperdagangkan setelah muncul dugaan praktik jual beli kartu tersebut di media sosial. Pemprov memastikan akan menindak tegas setiap pihak yang terlibat, termasuk apabila ditemukan indikasi keterlibatan oknum internal.
Gubernur Pramono Anung mengatakan pihaknya telah memantau informasi mengenai aktivitas jual beli KLG yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Menurut dia, kartu layanan gratis itu merupakan fasilitas khusus yang diberikan pemerintah kepada kelompok masyarakat tertentu sehingga penggunaannya harus tepat sasaran.
Pramono menegaskan tidak akan mentoleransi penyalahgunaan program tersebut. Ia meminta aparat terkait segera melakukan penelusuran dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti memperjualbelikan kartu layanan transportasi gratis itu.
“Saya kebetulan mengikuti dan saya meminta untuk siapa pun yang melakukan itu, termasuk kalau kemudian ada indikasi keterlibatan orang dalam, maka saya minta untuk diambil tindakan yang tegas,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Menurut dia, program KLG merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta memperluas akses masyarakat terhadap transportasi publik sekaligus mendorong penggunaan moda transportasi massal di ibu kota. Karena itu, pengelolaan kartu harus dilakukan secara transparan agar manfaat program benar-benar diterima kelompok yang berhak.
Pramono menambahkan sistem distribusi dan penggunaan kartu kini terus diawasi untuk mencegah penyalahgunaan. Pemprov juga memastikan pengaturan layanan transportasi dilakukan secara terbuka sebagai bagian dari reformasi sistem transportasi publik di Jakarta.
“Karena sekarang ini bagian dari transparansi untuk pengaturan sistem transportasi di Jakarta, termasuk kartu yang dimiliki itu dilakukan secara transparan dan terbuka,” ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Jakarta Yustinus Prastowo mengungkap pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan transaksi jual beli KLG melalui media sosial. Laporan tersebut kini sedang didalami bersama sejumlah instansi terkait.
Yustinus menyebut investigasi dilakukan bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta, operator transportasi publik, hingga Bank Jakarta guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam distribusi kartu layanan gratis tersebut.
Ia menegaskan apabila ditemukan penyalahgunaan atau pelanggaran aturan, maka pemerintah akan mengambil langkah hukum dan administratif secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Terkait hal ini, kami bersama Dishub, MRT, Transjakarta, dan Bank Jakarta sedang melakukan investigasi. Jika terdapat pelanggaran maka akan ditindak dengan tegas,” kata Yustinus melalui akun X.
Program KLG sendiri diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2025. Kebijakan itu memberikan akses gratis transportasi umum bagi 15 kelompok masyarakat, antara lain pelajar pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus, penghuni rumah susun sederhana sewa, penyandang disabilitas, lanjut usia, veteran, tenaga pendidik PAUD, penjaga rumah ibadah, warga Kepulauan Seribu, hingga anggota TNI dan Polri.
Selain itu, fasilitas tersebut juga diberikan kepada penerima bantuan sosial, PJLP dan pegawai non-ASN Pemprov DKI Jakarta, ASN dan pensiunan PNS DKI Jakarta, kader PKK, pengurus karang taruna, juru pemantau jentik, serta pekerja swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta.
Pemprov berharap program transportasi gratis itu dapat membantu mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan penggunaan transportasi umum di Jakarta. Namun pemerintah menegaskan seluruh penerima wajib mematuhi aturan agar program sosial tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun komersial.
