JCCNetwork.id- Pemerintah pusat menyoroti ancaman serius terhadap kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa yang berpotensi memicu kerugian ekonomi besar jika proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) tidak segera direalisasikan. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, Pantura merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 27,53 persen atau setara sekitar US$368,37 miliar (Rp6.396 triliun). Nilai tersebut mencerminkan besarnya peran kawasan pesisir utara Jawa dalam menopang aktivitas industri, perdagangan, dan logistik di Indonesia.
AHY menegaskan bahwa urgensi pembangunan tanggul laut tidak hanya berdampak pada wilayah tertentu seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Ia menyebut Pantura sebagai pusat konsentrasi aktivitas ekonomi dengan keberadaan lima pusat pertumbuhan industri, puluhan kawasan industri, serta sejumlah kawasan ekonomi khusus yang menjadi motor penggerak investasi.
“Bukan hanya untuk Jawa, bukan hanya untuk Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi kontribusinya terhadap PDB secara nasional ini juga signifikan,” ujar AHY di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa tanpa langkah mitigasi yang konkret, berbagai ancaman lingkungan akan semakin memperburuk kondisi kawasan tersebut. Salah satu persoalan utama adalah penurunan muka tanah (land subsidence) yang terjadi secara signifikan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Semarang. Laju penurunan tanah bahkan dilaporkan berkisar antara 1 hingga 20 sentimeter per tahun.
Di sisi lain, kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim global turut meningkatkan risiko bencana pesisir. Kenaikan muka air laut yang diperkirakan mencapai 0,8 hingga 1,2 sentimeter per tahun berpotensi memperluas area terdampak banjir rob, merusak infrastruktur, serta mengancam permukiman warga.
“Ini tekanan ganda. Terjadi kenaikan permukaan air laut yang terus mengintai banjir rob, menghancurkan properti, merusak rumah-rumah warga, dan berpotensi menimbulkan bencana yang lebih buruk dan fatal,” jelasnya.
AHY menilai kondisi tersebut sebagai “tekanan ganda” yang harus segera diantisipasi. Ia mengingatkan bahwa dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan korban jiwa apabila tidak ditangani dengan serius.
“Kita harus benar-benar melindungi agar jangan sampai terjadi disrupsi terhadap ekonomi dan yang lebih buruk adalah terjadinya korban jiwa, jika tidak ada langkah-langkah yang kita lakukan hari ini,” tegasnya.
Berdasarkan proyeksi jangka panjang, genangan air laut diperkirakan akan semakin meluas hingga tahun 2050 jika tidak ada intervensi signifikan dari pemerintah. Situasi ini menjadi semakin krusial mengingat kawasan Pantura dihuni oleh sekitar 55 juta penduduk yang tersebar di 20 kabupaten dan lima kota. Sekitar 26 persen di antaranya tinggal di wilayah pesisir yang rentan terhadap banjir rob dan dampak penurunan tanah.
“Oleh karena itu, ini adalah urgensi yang kita harapkan dapat mendorong dan menggerakkan kita semua,” pungkasnya.
Pemerintah pun didorong untuk segera merealisasikan pembangunan tanggul laut raksasa sebagai bagian dari strategi perlindungan kawasan pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. AHY menekankan bahwa langkah cepat dan terintegrasi diperlukan agar risiko bencana dapat diminimalkan dan aktivitas ekonomi tetap berjalan stabil di masa depan.
