JCCNetwork.id- Presiden Prabowo Subianto menangguhkan sementara lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pembenahan menyeluruh untuk memastikan standar kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan tetap terjaga.
“Iya, saya langsung cek. Panggil Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) dan saya terus cross-check,” ujar Prabowo, Kamis (19/3/2026), dikutip.
Pemerintah, lanjut Prabowo, telah mengirim tim khusus untuk melakukan inspeksi mendadak ke berbagai dapur SPPG. Dari hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 1.030 dapur diketahui tidak memenuhi kriteria sehingga harus ditangguhkan operasionalnya.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah kini menerapkan sistem standarisasi dan sertifikasi ketat bagi seluruh dapur. Proses ini mencakup pemeriksaan kualitas air, kebersihan lingkungan, hingga prosedur pengolahan makanan sebagai syarat wajib untuk dapat kembali beroperasi.
Presiden menegaskan bahwa penangguhan ini bukan penghentian program MBG, melainkan bentuk evaluasi terhadap berbagai kritik dan temuan di lapangan. Ia juga membuka ruang partisipasi publik bagi masyarakat, orang tua, dan pihak sekolah untuk ikut mengawasi serta melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian.
Menurut Prabowo, keterbukaan terhadap kritik menjadi kunci perbaikan program. Pemerintah, kata dia, tidak boleh hanya menerima laporan positif, tetapi juga harus berani menghadapi kondisi riil di lapangan demi keberhasilan program gizi nasional.
“Siapa pun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain. Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” kata Prabowo.
