JCCNetwork.id- Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi menggandakan jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga mencapai 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM) untuk periode Oktober, November, dan Desember 2025. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional menjelang akhir tahun.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang mewakili Presiden dalam acara peluncuran program di Kantor Pos Indonesia, Menteng, Jakarta, pada Jumat (17/10). Airlangga menegaskan bahwa stimulus ekonomi tambahan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperoleh melalui efisiensi dan realokasi anggaran pemerintah.
“Hasil efisiensi. Realokasi anggaran. Yang kuartal keempat Rp 16,2 (triliun), ditambah Rp 30 triliun,” kata Airlangga saat mengumumkan stimulus ekonomi di Kantor Pos Indonesia, Menteng, Jakarta, Jumat.
Dengan tambahan tersebut, pemerintah menyiapkan total Rp30 triliun untuk memperluas jangkauan penerima BLT. Berdasarkan estimasi, bantuan ini akan menyentuh lebih dari 140 juta warga Indonesia, jika dihitung satu keluarga penerima terdiri atas empat orang anggota keluarga — ayah, ibu, dan dua anak.
Program BLT tambahan ini ditujukan bagi kelompok masyarakat desil 1 hingga 4 menurut Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN). Artinya, penerima merupakan rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia.
Bantuan ini bersifat tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta KPM dalam program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako.
Airlangga menjelaskan bahwa penyaluran bantuan akan dilakukan secara bertahap mulai pekan depan melalui dua jalur utama. Pertama, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan menyalurkan BLT kepada 18,3 juta keluarga. Kedua, PT Pos Indonesia akan menyalurkan bantuan bagi 17,2 juta keluarga, yang dijadwalkan dimulai pada Senin, 20 Oktober 2025.
Pemerintah berharap, dengan distribusi yang melibatkan lembaga keuangan milik negara dan jaringan pos hingga pelosok daerah, penyaluran BLT dapat berjalan tepat sasaran, transparan, dan cepat.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjaga kesejahteraan masyarakat kecil di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.
