JCCNetwork.Id –Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu siang (16/3/2025).
Agenda utama pertemuan ini adalah percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis, guna mendorong industrialisasi serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, memaparkan hasil inventarisasi yang telah dilakukan terhadap sejumlah proyek hilirisasi.
Proyek-proyek tersebut mencakup sektor mineral, batu bara, akuakultur, pertanian, hingga perkebunan. Analisis mendalam dilakukan untuk menentukan prioritas proyek yang mampu memberikan manfaat ekonomi maksimal sekaligus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Menurut Rosan, pemerintah menitikberatkan kebijakan hilirisasi pada proyek-proyek yang memiliki potensi besar dalam penciptaan lapangan kerja.
“Kami prioritaskan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat,” kata Rosan usai rapat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proyek hilirisasi juga dievaluasi dari segi kontribusinya dalam mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan ekspor, serta memperkuat daya saing industri nasional di pasar global. Presiden Prabowo, kata Rosan, menegaskan bahwa hilirisasi harus menjadi awal dari proses industrialisasi yang lebih luas, bukan sekadar tahap awal pengolahan bahan mentah.
“Arahan Presiden adalah yang paling banyak menciptakan banyak dampak positifnya. Sehingga ini bisa menjadi industrialisasi, karena hilirisasi ini adalah bagian dari ujungnya industrialisasi ini,” ucapnya.
Tak hanya berorientasi pada ekonomi makro, proyek-proyek hilirisasi juga diarahkan untuk melibatkan masyarakat secara langsung, terutama petani tambak, petani perkebunan, dan kelompok masyarakat lainnya yang berada di sekitar wilayah proyek. Dengan keterlibatan mereka, diharapkan hilirisasi tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat kecil.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang turut hadir dalam rapat, menegaskan bahwa keseriusan Presiden Prabowo dalam mendorong hilirisasi tercermin dari keputusannya untuk menggelar rapat pada hari Minggu, sebuah langkah yang menunjukkan komitmen tinggi dalam mengawal langsung implementasi kebijakan strategis ini.
“Ini adalah bentuk dari perhatian keseriusan Bapak Presiden dalam mengawal, mengecek program-program yang sudah diperintahkan kepada menteri-menterinya,” ujar Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menyampaikan bahwa rapat tersebut membahas tindak lanjut dari keputusan Presiden terkait implementasi 21 proyek hilirisasi prioritas. Prabowo memberikan arahan agar proyek-proyek tersebut tidak hanya fokus pada pengolahan bahan mentah, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta mengombinasikan teknologi dengan padat karya.
“Presiden mengarahkan kepada kami agar implementasinya harus betul-betul profesional dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prabowo juga menekankan pentingnya penyebaran investasi hilirisasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Ia tidak ingin investasi hanya terpusat di Pulau Jawa atau Sumatra, tetapi harus merata ke seluruh daerah, termasuk wilayah Indonesia bagian timur. Langkah ini, menurutnya, merupakan kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.
“Ini adalah bagian daripada instrumen untuk pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Dengan percepatan hilirisasi yang lebih terstruktur dan terarah, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi juga mampu mengembangkan industri bernilai tambah tinggi yang dapat bersaing di tingkat global.
Langkah ini juga diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara industri yang berdaya saing tinggi.
Keputusan strategis yang diambil dalam rapat ini akan menjadi pijakan bagi langkah-langkah selanjutnya dalam mendorong industrialisasi nasional.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal implementasi proyek-proyek hilirisasi ini agar benar-benar memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.
