JCCNetwork.id-Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana membangun pabrik pengolahan sampah dengan kapasitas 1.000 ton per hari di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung.
Proyek ini ditujukan untuk mengurangi beban sampah di TPA Cipayung dan menekan ketergantungan pada TPPAS Nambo, Bogor.
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Reni Siti Nuraeni, menyatakan proses administrasi dengan mitra swasta saat ini masih berjalan. Draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) disebutnya tengah dalam tahap finalisasi.
“Untuk PT BSA, MoU sudah. Saat ini kita sedang memproses drafting Perjanjian Kerja Sama (PKS),” ujar Reni mengutip situs resmi Pemkot Depok, Jumat (27/2/2026).
Penyusunan kerja sama dilakukan bersamaan dengan konsultasi lintas kementerian.
Reni menyebut koordinasi dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri terkait skema kerja sama daerah, serta Kementerian Lingkungan Hidup untuk memastikan standarisasi alat pengolahan sampah.
“Kami berkoordinasi terkait substansi KSDPKC (Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga) dengan Kementerian Dalam Negeri. Sudah ada tim yang ke sana,” jelasnya.
“Kami juga harus mendapatkan penguatan dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait alat yang digunakan, apalagi ini berkaitan dengan ekspor,” tambah Reni.
DLHK melibatkan akademisi Universitas Indonesia untuk menghitung ulang biaya layanan sampah (tipping fee) yang ditawarkan calon mitra.
“Kami sedang meminta bantuan dari UI untuk menghitung kembali tipping fee yang ditawarkan calon mitra. Angka yang ditawarkan itu layak tidak? Kebesaran, kekecilan, atau sudah cukup?” tuturnya.
Pemkot menargetkan penandatanganan PKS selesai akhir Februari 2026, dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada awal Mei. Masa konstruksi diperkirakan enam bulan.
“Target kami PKS selesai bulan ini, akhir Februari. Setelah itu, groundbreaking dilakukan setelah Lebaran. Bangunannya seperti hanggar, jadi relatif cepat. Kalau mulai Mei, enam bulan berarti Oktober selesai,” paparnya.
Meski pembangunan fisik ditargetkan cepat, operasional penuh pabrik baru akan dimulai pada 2027 setelah uji coba.
“Tahun depan operasional maksimal. Tahun ini kita uji coba dulu. Kami menggunakan aspek kehati-hatian yang lebih komprehensif. Tidak semata-mata karena digesa, lalu ada aspek yang tertinggal,” pungkasnya.
