JCCNetwork.id- Sekretaris Jenderal Pasbata, Budiyanto Hadinagoro, mengingatkan para pemilik dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak mencoreng program pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Peringatan tersebut disampaikan menyusul ramainya protes di media sosial terkait menu MBG kering edisi Ramadan 2026 yang dinilai tidak sesuai ekspektasi publik. Budiyanto mengingatkan para pemilik dapur tidak “mengakali” menu untuk meraup keuntungan dengan komposisi yang dinilai tidak logis dan tidak wajar.
“Boleh mencari untung karena memang ada unsur bisnis namun mesti logis dan tidak mengakali dengan menu minim kurang sesuai. Para pemilik dapur jangan mengakali menu yang sangat tidak logis dan tidak wajar. Jangan sampai program pemerintah yang baik justru dikotori oleh ulah oknum,” kata Budiyanto, Rabu (25/2/2026.
Ia juga mendesak pihak terkait untuk melakukan pengecekan rutin terhadap dapur-dapur penyedia MBG. Bahkan, menurutnya, jika ditemukan pelanggaran serius, dapur yang bermasalah perlu dibekukan.
Pasalnya program MBG merupakan kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, ia meminta agar pelaksanaan di lapangan tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan.
“Program ini harus dijaga bersama. Jika ada dapur yang tidak memenuhi standar, harus ditindak tegas agar kepercayaan publik tidak runtuh,” ujarnya.
Sebelumnya mencuat di media sosial menu MBG kering yang dibagikan SPPG kepada sejumlah sekolah viral di media sosial. Karena bertepatan dengan Ramadan 2026, paket yang diberikan berupa makanan kering yang diharapkan dapat dikonsumsi siswa saat berbuka puasa.
Namun, sejumlah warganet mempertanyakan porsi serta kandungan gizi menu tersebut. Salah satu yang menjadi sorotan adalah paket MBG dari SPPG Desa Sukadana, Ciawigebang, Jawa Barat. Dalam unggahan yang beredar, paket tersebut disebut hanya berisi roti, kacang, jeruk, serta agar-agar yang telah mencair saat diterima.
Isi paket itu dinilai belum mencerminkan besaran anggaran yang telah dialokasikan pemerintah.
