JCCNetwork.id- Posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berada di bawah Presiden RI dinilai sudah final dan tidak perlu lagi diperdebatkan. Pernyataan ini disampaikan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengacu pada Pasal 7 ayat (2) Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000.
Bambang menegaskan, perdebatan mengenai apakah Polri berada di bawah Presiden atau kementerian kini dianggap tidak relevan. Fokus utama, menurutnya, sebaiknya diarahkan pada penguatan lembaga eksternal pengawas Polri, seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Lembaga ini dinilai memiliki peran penting dalam memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif.
“Secara normatif memang seperti itu (Polri sudah final di bawah Presiden), tapi kan secara dinamika politik bisa berubah. Posisi Polri di Bawah kementerian bisa terjadi, tergantung dinamika politik. Kalau menurut saya daripada trial dan error lagi ya lebih baik memperkuat pengawasan eksternal (Kompolnas),” kata Bambang, Sabtu (14/2/2026).
Bambang menekankan, penguatan pengawasan eksternal bukan hanya soal legitimasi, melainkan untuk membangun organisasi Polri yang profesional dan akuntabel. Sehingga ia mengingatkan bahwa Kompolnas seharusnya menjadi pengawas independen, bukan sekadar juru bicara Polri atau pemerintah.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya Polri tetap tunduk pada konstitusi dan segera melakukan perbaikan internal agar organisasi kepolisian lebih transparan dan terpercaya di mata publik.
“Saya bisa memahami 6 bulan terakhir ini dinamikanya kuat sekali, seperti 31 Agustus, upaya mendorong reformasi Polri, pembentukan komisi Reformasi polri, dsb. Jadi muncul kegundahan di internal polri dan akhirnya muncul Statemen Kapolri agar Polri tetap di bawah presiden hingga titik darah penghabisan,” tandasnya.
