JCCNetwork.id- Tim gabungan Satgas Halilintar berhasil menggagalkan upaya penyelundupan pasir timah skala besar di perairan Tanjung Kerasak, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 25 ton pasir timah yang diduga akan dikirim secara ilegal ke luar negeri.
Pengungkapan kasus ini terjadi saat kondisi cuaca ekstrem melanda perairan Bangka Belitung. Situasi tersebut diduga dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjalankan aksi penyelundupan dengan harapan luput dari pengawasan aparat. Namun, kecurigaan petugas yang melakukan patroli laut berujung pada pemeriksaan sebuah kapal yang melintas di kawasan tersebut.
Hasil pemeriksaan menunjukkan kapal tersebut mengangkut 25 ton pasir timah yang dikemas dalam sekitar 500 karung. Kepala Kantor Bea dan Cukai Pangkalpinang, Junanto, mengatakan bahwa muatan pasir timah tersebut rencananya akan diselundupkan ke Malaysia.
“Ini (pasir timah) rencana diselundupkan ke Malaysia,” kata Kepala Bea Cukai Pangkalpinang, Junanto, dikutip dari tayangan Headline News, Metro TV, Minggu, 18 Januari 2026.
Selain mengamankan muatan pasir timah, petugas juga menahan empat orang anak buah kapal (ABK) yang berada di atas kapal tersebut. Selanjutnya, kapal beserta muatannya langsung dibawa ke Pelabuhan Pangkal Balam, Pangkalpinang, untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
Setibanya di pelabuhan, seluruh pasir timah dilakukan bongkar muat dan kemudian diamankan sebagai barang bukti. Pasir timah tersebut selanjutnya dititipkan di gudang milik PT Timah yang berlokasi di Bangka Tengah guna kepentingan penyidikan.
Aparat penegak hukum masih mendalami kasus tersebut. Identitas pemilik pasir timah ilegal itu belum diketahui, sementara penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap jaringan penyelundupan, termasuk pihak-pihak yang terlibat serta jalur distribusi yang digunakan untuk mengirim pasir timah ke luar negeri.
Aparat menegaskan akan memperketat pengawasan di wilayah perairan Bangka Belitung guna mencegah terulangnya praktik penyelundupan sumber daya alam yang merugikan negara.
