JCCNetwork.id- Pemprov DKI Jakarta memastikan pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 tidak akan berdampak pada gaji aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga non-ASN.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa meski APBD 2026 mengalami penurunan signifikan menjadi Rp79,06 triliun, hak-hak pegawai tetap terjamin. Menurutnya, langkah penyesuaian justru akan difokuskan pada pengurangan jumlah rekrutmen petugas baru, bukan pemotongan gaji.
“Jadi yang pertama, (pemangkasan dana transfer) tidak ada hal yang berkaitan dengan ASN,” ujar Pramono di Balaikota, Selasa (7/10/2025).
Pramono menjelaskan, pengurangan anggaran akan berdampak pada rencana penambahan pegawai Jakarta. Tahun sebelumnya, Pemprov membuka formasi besar untuk petugas lapangan, seperti 1.000 personel damkar, 1.100 pasukan oranye, serta 500 pasukan putih. Namun, untuk tahun 2026, jumlah tersebut kemungkinan akan dikurangi menyesuaikan kondisi anggaran.
“Tetapi yang untuk tahun ini semuanya, tahun 2025 tidak mengalami perubahan,” ucap dia.
Sementara itu Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa Jakarta masih bisa bertahan walau Dana Bagi Hasil (DBH) dipotong sebesar Rp 15 triliun.
Bahkan, lanjutnya jumlah pemotongan itu masih bisa ditambah jika kondisi keuangan negara menurun.
“Pak Gubernur, yang enggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp 20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi,” ucap Purbaya.
Pemangkasan APBD DKI 2026 terjadi akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Dari total anggaran Rp95,35 triliun pada 2025, jumlah tersebut menyusut hampir Rp15 triliun, sehingga APBD DKI hanya tercatat Rp79,06 triliun. Dana transfer ke daerah yang diterima Jakarta tahun depan diproyeksikan hanya sebesar Rp11,15 triliun.
