JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerjanya. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dalam pernyataan resminya, Jumat (20/6/2025), menanggapi diterbitkannya regulasi baru dari pemerintah pusat.
Pramono menjelaskan bahwa wacana penerapan sistem kerja fleksibel ini bukan sekadar mengikuti tren, melainkan didasarkan pada kebutuhan riil Jakarta yang memiliki jumlah ASN mencapai hampir 62 ribu orang.
“Karena di Jakarta itu ASN-nya hampir 62 ribu. Sehingga dengan demikian, pasti kalau memang bisa diterapkan di Jakarta, dengan mudah akan kami terapkan. Karena menjadi kebutuhan,” ujar Pramono di Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Ia menambahkan, pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet memberi keyakinan bahwa sistem kerja dari mana saja bisa diimplementasikan secara profesional dan produktif, termasuk di lingkungan birokrasi daerah seperti DKI Jakarta.
Kendati demikian, Gubernur Pramono belum memberikan tanggal pasti kapan kebijakan ini mulai diberlakukan. Ia menyebut masih menunggu proses adaptasi internal dan kesiapan teknis dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Kesiapan ini menyusul terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara fleksibel. Dalam regulasi tersebut, instansi pemerintah diberikan ruang untuk menerapkan WFA sesuai dengan kebutuhan masing-masing, selama tidak mengganggu pelayanan publik dan produktivitas kinerja.
Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk digitalisasi dan kebutuhan akan keseimbangan kerja-hidup (work-life balance) para pegawai negeri.
Adapun langkah Pemprov DKI ini diperkirakan akan menjadi acuan bagi daerah lain yang sedang menyiapkan sistem kerja serupa. Pramono menegaskan, penerapan WFA di Jakarta akan dilakukan secara bertahap dan berbasis evaluasi menyeluruh terhadap kinerja ASN.
