JCCNetwork.Id – Komisi IV DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap keberadaan pagar laut sepanjang 30 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Rabu (22/1/2025). Sidak ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto.
Menurut Titiek, pagar laut yang terbuat dari bambu dan membentang sejauh 30 kilometer itu telah menimbulkan kehebohan dan dianggap sebagai persoalan serius yang harus segera dituntaskan.
“Akan meninjau pagar laut yang sangat menghebohkan itu, yang panjangnya setengah (Tol) Jagorawi 30,16 kilometer hari ini, hari Rabu tanggal 22,” kata Titiek dalam keterangannya, Rabu (22/1/2025).
Titiek menilai, persoalan ini sudah berlarut-larut tanpa kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut.
“Yang penting ini sudah lama, sudah sebulan, masa enggak dapat-dapat. Siapa sih yang bikin 30 kilometer lho, itu sama dengan separoh Jagorawi. Dan, itu pagarnya adanya di laut bukan di daratan, kan susah bikinnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Titiek menyatakan bahwa Komisi IV DPR RI akan mendalami kasus ini bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rapat mendatang. Selain itu, pihaknya juga akan menelusuri dugaan kelalaian atau kemungkinan adanya unsur kesengajaan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait terbitnya Surat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan laut yang dipagari tersebut.
“Itu kami akan cek lagi kebenarannya, kami akan turunkan (tim ke lapangan),” kata Titiek.
Sidak ini turut dihadiri sejumlah anggota Komisi IV DPR RI dari berbagai fraksi, seperti Daniel Joha dari Fraksi PKB, Rajiv dari Fraksi Nasdem, Panggah Susanto dari Fraksi Golkar, hingga Dadori Wonodipuro dari Fraksi Gerindra. Mereka bersama-sama meninjau langsung lokasi pagar laut yang menjadi perhatian publik.
Keberadaan pagar laut ini memunculkan beragam spekulasi di masyarakat, termasuk kemungkinan pelanggaran hukum atau kepentingan tertentu di balik pemasangannya. Komisi IV DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas persoalan ini demi menjaga kelestarian lingkungan laut dan mencegah penyalahgunaan wilayah perairan.
