JCCNetwork.id- Pendiri Rumah Demokrasi, Ramdansyah, menyoroti mentalitas partai politik di Indonesia sebagai penyebab utama kegagalan Anies Baswedan dalam maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat pada Pilkada 2024. Menurutnya, fokus partai politik saat ini lebih pada pembentukan koalisi taktis demi mengamankan posisi kader mereka di kabinet pemerintahan mendatang.
Jadi keputusan partai politik bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus) lebih diprioritaskan daripada mengusung Anies Baswedan, yang dikenal sebagai simbol oposisi.
“Pilihan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (yang kemudian menjadi KIM Plus) tentunya menjadi prioritas ketimbang mengusung Anies Baswedan yang menjadi lambang oposisi,” kata Ramdansyah, dikutip.
Lebih lanjut, Ramdansyah menegaskan bahwa peluang mendapatkan posisi menteri setelah pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 jauh lebih terjamin daripada mendukung Anies dalam Pilkada. Meskipun hasil survei SMRC pada Agustus 2024 menunjukkan Anies unggul tanpa dukungan partai politik, tidak ada jaminan bahwa ia akan menang.
“Problemnya adalah memilih Anies berarti menjauhkan partai politik yang bergabung dalam KIM Plus menjauh dari kekuasaan,” tambah Ramdansyah.
Ia juga menyebutkan bahwa ideologi partai menjadi faktor lain yang menghalangi pencalonan Anies. Sebagai contoh, PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengharuskan calon yang diusung partai harus berasal dari kader partai, sebuah prinsip yang menghalangi kompromi dengan Anies.
“Anies adalah simbol oposisi personal. Demikian pula PDIP menjadi simbol oposisi kelembagaan (partai politik) usai Pileg dan Pilpres 2024,” kata Ramdansyah.
Ramdansyah menambahkan bahwa pembenahan partai politik melalui revisi UU Parpol harus menjadi prioritas untuk masa depan. Menurutnya, ada harapan dari publik agar Anies bergabung dengan partai politik pada Pilkada kali ini, momen yang dianggap paling tepat.
Ia juga memperingatkan bahwa masa depan politik legislasi bisa melihat perubahan signifikan, termasuk kemungkinan dihentikannya pilkada langsung, terutama jika dianggap sebagai sesuatu yang rutin dan tidak memberikan perubahan berarti.
“Kita tidak pernah tahu politik legislasi ke depan, bisa saja kebijakan pilkada langsung terhenti di beberapa tahun ke depan karena dengan keserentakan pilkada secara nasional ini kelak cepat atau lambat akan menimbulkan pertanyaan untuk apa tetap dipertahankan pilkada dipilih secara langsung, apalagi ketika sudah dianggap business as usual,” pungkasnya.
