JCCNetwork.id – Sekretaris Jenderal Jaringan Nasional For Gibran, Azwar Muhammad buka suara terkait adanya wacana Hak Angket DPR RI yang digulirkan beberapa elit partai koalisi pasangan capres-cawapres 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres-cawapres 03 Ganjar-Mahfud terkait indikasi kecurangan pemilu 14 Februari 2024 lalu.
Menurut Azwar berdasarkan hasil quick count paslon 01 Anies-Muhaimin memperoleh suara sebanyak 24 persen, paslon 02 mendapatkan 58 persen, sementara Paslon 03 meraih 16 persen. Dengan demikian, kata Azwar, hak angket tersebut tidak ada dasar dan hanya kepentingan elit semata.
“Akrobat politik yang dilakukan para elit partai hak angket yang dimunculkan merespon hasil quick count tidak lebih hanya kepentingan para elit dan sama sekali tidak membawa aspirasi masyarakat,” kata Azwar Muhammad di Jakarta, Rabu (28/2/2024).
“Seharusnya para elit memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, jangan gagal move on merespon hasil pemilu”, tambah Azwar.
Disamping itu, Azwar menyebut hak angket memang sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. Namun untuk melakukan hak angket terhadap penyelenggara pemilu tidak tepat. Sebab, lembaga yang sudah diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan perkara pemilu adalah Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Gakumdu, dan DKPP.
“Sudah ada MK, Bawaslu, Gakumdu, dan DKPP, lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu. Kalau memaksakan hak angket di DPR tentu kita khawatir akan memunculkan kekacauan di tengah masyarakat. Kalau kita lihat juga hasil survei terbaru LSI bahwa 83,6 persen rakyat puas terhadap penyelenggaran pemilu dan 76,4 persen menyatakan pemilu telah berlangsung jurdil,” ujarnya.
Untuk diketahui, wacana penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 pertama kali diusulkan oleh kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menggunakan hak angket di DPR.
Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan.
“Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu,” kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).
Usulan itu disambut oleh kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Tiga partai politik pengusung Anies-Muhaimin, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), setuju untuk menggunakan hak angket.
“Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut,” kata Anies saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).
Bertolak belakang, kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tak setuju dengan penggunaan hak angket. Meski jadi perbincangan hangat, hak angket masih jadi wacana. Hingga saat ini, belum ditempuh mekanisme resmi mengenai penggunaan hak tersebut untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu.
