JCCNetwork.id- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan antrean kendaraan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Jawa Timur dapat terurai dalam waktu satu hingga dua hari ke depan. Langkah percepatan distribusi dilakukan menyusul antrean panjang yang dilaporkan terjadi di Malang, Jember, dan Blitar.
Pemerintah berupaya memulihkan kelancaran penyaluran BBM agar kebutuhan masyarakat, sektor transportasi, serta kegiatan ekonomi tidak terganggu berkepanjangan. Percepatan distribusi menjadi perhatian utama untuk memastikan pasokan tersedia hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Pernyataan tersebut disampaikan Laode setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Dalam pertemuan itu, persoalan antrean BBM dan upaya menjaga kelancaran pasokan menjadi salah satu pembahasan penting.
Laode berharap kejadian antrean panjang seperti yang sebelumnya berlangsung di Bali tidak kembali terulang di daerah lain, termasuk Jawa Timur. Karena itu, penanganan distribusi perlu dilakukan secara cepat dan terkoordinasi agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih luas bagi masyarakat.
Ia juga membantah dugaan bahwa pasokan BBM untuk wilayah Jawa Timur dialihkan ke Bali ketika daerah tersebut mengalami krisis BBM. Menurutnya, persoalan yang terjadi di Jawa Timur perlu ditangani melalui langkah distribusi yang tepat tanpa menimbulkan spekulasi mengenai pengalihan pasokan antardaerah.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina untuk memastikan ketersediaan BBM tetap mencukupi hingga tingkat SPBU.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan distribusi sekaligus mempercepat penyaluran BBM ke wilayah yang mengalami antrean. Pemerintah menilai ketersediaan stok di depo perlu diikuti dengan kelancaran pengangkutan dan distribusi agar BBM dapat segera diterima masyarakat.
Sebagai langkah konkret, percepatan pasokan dilakukan melalui penambahan pengiriman BBM menggunakan kapal ke sejumlah depo di Jawa Timur. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat ketersediaan stok dan mempercepat penyaluran ke SPBU yang membutuhkan tambahan pasokan.
Selain itu, pemerintah mengerahkan 21 unit mobil tangki tambahan melalui skema spot charter. Penambahan armada tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pengangkutan BBM sehingga distribusi dari depo menuju SPBU dapat berlangsung lebih cepat.
Jam operasional depo juga ditingkatkan menjadi 24 jam. Dengan beroperasinya depo sepanjang hari, proses penerimaan, penyiapan, dan pengiriman BBM diharapkan tidak terhambat oleh keterbatasan waktu operasional.
Kementerian ESDM menegaskan, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pertamina akan terus dilakukan sampai distribusi kembali berjalan lancar. Pemerintah juga berupaya memastikan pasokan BBM di seluruh SPBU berada dalam kondisi aman sehingga antrean kendaraan dapat berangsur normal.
Pemprov Jatim Minta Pasokan Biosolar dan Pertalite Dijaga
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak meminta Kementerian ESDM memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, terutama Biosolar dan Pertalite, hingga ke seluruh SPBU.
Permintaan tersebut didasarkan pada pentingnya BBM bagi keberlangsungan aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Pemerintah provinsi menilai gangguan penyaluran, khususnya Biosolar, dapat memberikan dampak berantai terhadap berbagai sektor yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
Sektor transportasi dan logistik menjadi bidang yang berpotensi terdampak apabila pasokan BBM tidak segera kembali normal. Keterbatasan bahan bakar dapat menghambat mobilitas kendaraan angkutan, memperlambat pengiriman barang, serta meningkatkan risiko terganggunya kegiatan usaha.
Dampak serupa juga dapat dirasakan oleh nelayan yang membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas melaut. Oleh karena itu, kelancaran distribusi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan kendaraan pribadi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan mata pencaharian masyarakat dan pergerakan ekonomi.
Pemprov Jawa Timur mendorong agar penanganan masalah tersebut dilakukan secara menyeluruh. Ketersediaan stok di depo harus diimbangi dengan pengiriman yang tepat waktu serta pengawasan terhadap penyaluran BBM agar kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah dapat terpenuhi.
Pengawasan Distribusi BBM Diperketat
Di tengah upaya mempercepat pemulihan distribusi, pengawasan terhadap penyaluran BBM juga menjadi perhatian pemerintah. Pengawasan diperlukan untuk mencegah penyimpangan, terutama dalam distribusi BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi kelompok pengguna sesuai ketentuan.
Pemprov Jawa Timur meminta agar dugaan penyalahgunaan penyaluran BBM ditindak tegas. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pasokan yang tersedia benar-benar sampai kepada masyarakat dan sektor yang berhak menerima.
Selain penindakan, penambahan personel pengawasan turut diusulkan untuk mengantisipasi praktik penimbunan maupun pembelian BBM dalam jumlah besar yang berpotensi disalahgunakan.
Peningkatan pengawasan diperlukan karena lonjakan permintaan dan antrean panjang dapat membuka peluang terjadinya praktik yang merugikan masyarakat. Jika tidak diawasi dengan baik, distribusi yang seharusnya memenuhi kebutuhan publik berisiko terganggu oleh tindakan pihak-pihak yang memanfaatkan situasi.
Pemprov Jawa Timur juga menekankan pentingnya mengombinasikan pemantauan digital dengan pemeriksaan langsung di lapangan. Sistem digital dapat membantu memantau pergerakan pasokan dan pola penyaluran, tetapi pengecekan fisik tetap dibutuhkan untuk memastikan kondisi di depo maupun SPBU sesuai dengan data yang tercatat.
Pemeriksaan langsung juga diperlukan untuk mengetahui penyebab antrean, memeriksa ketersediaan BBM, serta mengidentifikasi kemungkinan kendala operasional yang tidak sepenuhnya terdeteksi melalui pemantauan digital.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap penyaluran BBM dapat berlangsung lebih transparan dan tepat sasaran. Pengawasan yang diperkuat juga diharapkan mampu menekan potensi penimbunan dan penyimpangan distribusi yang dapat memperburuk kondisi pasokan.
Percepatan Distribusi Jadi Prioritas
Penanganan antrean BBM di Jawa Timur kini bertumpu pada percepatan pengiriman, penambahan armada angkutan, serta peningkatan jam operasional depo. Ketiga langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat ketersediaan BBM di SPBU yang mengalami peningkatan permintaan atau hambatan pasokan.
Di sisi lain, koordinasi antara Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, dan Pemprov Jawa Timur diperlukan untuk memastikan kebijakan penanganan berjalan searah. Pemerintah juga perlu memastikan distribusi Biosolar dan Pertalite tetap terjaga agar dampak terhadap transportasi, logistik, usaha, dan aktivitas nelayan dapat diminimalkan.
Target penyelesaian antrean dalam satu hingga dua hari ke depan menjadi harapan bagi masyarakat di wilayah terdampak. Namun, pemulihan kondisi di lapangan tetap bergantung pada efektivitas tambahan pasokan dan kelancaran pengiriman BBM hingga ke SPBU.
Pemerintah diharapkan terus memantau perkembangan distribusi di Malang, Jember, Blitar, dan wilayah lain di Jawa Timur. Dengan percepatan penyaluran yang disertai pengawasan ketat, antrean kendaraan diharapkan segera berkurang dan pelayanan pembelian BBM kembali berjalan normal.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga stabilitas pasokan energi daerah, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan kegiatan ekonomi tidak mengalami gangguan berkepanjangan.
