JCCNetwork.id- Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai memberikan kemudahan bagi petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi dari PT Pupuk Indonesia. Melalui layanan yang lebih dekat dengan tempat tinggal dan lahan pertanian, petani dapat menghemat waktu serta biaya untuk memenuhi kebutuhan pupuk dalam kegiatan budi daya.
Kemudahan tersebut dirasakan langsung oleh sejumlah petani di Jawa Timur. Keberadaan KDKMP dinilai membantu memangkas jarak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sekaligus memberikan kepastian harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Hari Gusmawan, anggota Kelompok Tani Sri Rezeki di Desa Bodang, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengatakan proses penebusan pupuk bersubsidi kini menjadi lebih praktis. Petani tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan yang besar untuk menjangkau lokasi penebusan pupuk.
Menurut Hari, kemudahan tersebut memberikan manfaat nyata bagi petani, terutama dalam mengelola pengeluaran selama musim tanam. Dengan akses yang lebih dekat, waktu yang sebelumnya digunakan untuk memperoleh pupuk dapat dimanfaatkan untuk mengurus lahan pertanian.
“Kami sangat terbantu dengan keberadaan KDKMP karena penebusan pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah dan dekat, sehingga biaya yang kami keluarkan juga lebih hemat. Prosesnya pun gampang, cukup membawa KTP dan membayar sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), pupuk sudah bisa dibawa pulang,” ujar Hari dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 20 Oktober 2026.
Ia menilai kemudahan prosedur penebusan menjadi salah satu faktor penting bagi petani dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi. Ketersediaan pupuk yang dapat dijangkau dengan lebih mudah diharapkan mampu mendukung kelancaran kegiatan pertanian, khususnya ketika tanaman membutuhkan pemupukan sesuai jadwal.
Manfaat serupa juga dirasakan Dani Septiadi, anggota Kelompok Tani Makmur di Desa Driyorejo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ia menyebut keberadaan KDKMP di wilayahnya membantu petani mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
Dani mengapresiasi upaya mendekatkan layanan pupuk bersubsidi kepada masyarakat desa. Menurut dia, akses terhadap pupuk dengan harga yang sesuai HET memiliki arti penting bagi petani karena biaya pupuk merupakan salah satu komponen pengeluaran dalam kegiatan produksi pertanian.
Ia berharap koperasi tersebut dapat terus beroperasi dan berkembang sehingga semakin banyak petani yang merasakan manfaatnya. Kemudahan memperoleh pupuk dinilai dapat membantu petani menjaga efisiensi biaya produksi sekaligus mendukung upaya meningkatkan hasil panen.
“Keberadaan KDKMP menjadi langkah nyata dalam mendekatkan layanan pupuk bersubsidi kepada petani. Kami berharap program ini terus berjalan dan berkembang karena kemudahan akses pupuk dengan harga sesuai HET sangat berarti bagi petani dalam menjaga biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Dani.
KDKMP Didorong Menyediakan Kebutuhan Pokok
Selain menjadi salah satu saluran untuk memperoleh pupuk bersubsidi dari Pupuk Indonesia, KDKMP diarahkan untuk menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Pengembangan layanan tersebut diharapkan dapat memperluas fungsi koperasi sebagai pusat distribusi barang yang dibutuhkan warga di tingkat desa dan kelurahan.
Sejumlah komoditas yang diarahkan untuk tersedia melalui KDKMP antara lain beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng MinyaKita, serta LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram.
Penyediaan berbagai kebutuhan tersebut diharapkan dapat mendekatkan akses masyarakat terhadap barang kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, keberadaan koperasi juga diarahkan untuk mendukung distribusi komoditas strategis agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat di wilayah operasionalnya.
Bagi petani, integrasi layanan kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian berpotensi memberikan kemudahan dalam memenuhi sejumlah kebutuhan sekaligus. Namun, manfaat tersebut tetap bergantung pada ketersediaan barang, kelancaran distribusi, serta pelaksanaan penjualan sesuai ketentuan yang berlaku.
Puluhan Ribu Koperasi Telah Berbadan Hukum
Perkembangan KDKMP tercermin dari data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum.
Dari jumlah itu, sebanyak 79.733 koperasi telah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES). Sementara itu, 60.854 koperasi tercatat telah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB).
Data tersebut menunjukkan perkembangan dari sisi legalitas dan administrasi kelembagaan koperasi. Kepemilikan badan hukum, akun sistem informasi, serta NIB menjadi bagian dari tahapan pengembangan koperasi agar dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, kesiapan operasional setiap koperasi juga berkaitan dengan pembangunan fasilitas fisik dan kemampuan menyediakan layanan bagi masyarakat. Karena itu, perkembangan kelembagaan perlu diikuti dengan penyelesaian sarana pendukung serta pengelolaan usaha yang berkelanjutan.
Dari sisi pembangunan fisik, tercatat sebanyak 28.240 titik KDKMP telah menyelesaikan pembangunan hingga 100 persen. Adapun 7.392 titik lainnya masih berada dalam proses pembangunan.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur koperasi masih berlangsung di berbagai wilayah. Penyelesaian fasilitas fisik menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung operasional koperasi, termasuk dalam penyediaan ruang usaha dan distribusi barang kebutuhan masyarakat.
Akses Pupuk Jadi Faktor Pendukung Produktivitas
Bagi sektor pertanian, kemudahan memperoleh pupuk bersubsidi menjadi salah satu faktor yang dapat membantu petani mengelola biaya produksi. Pupuk merupakan sarana penting dalam kegiatan budi daya, sehingga akses terhadap produk tersebut perlu didukung oleh distribusi yang lancar dan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Kehadiran KDKMP diharapkan dapat mendekatkan layanan penebusan pupuk kepada petani, terutama bagi mereka yang sebelumnya harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkan kebutuhan pertanian.
Selain memperhatikan kemudahan akses, keberlanjutan layanan juga memerlukan ketersediaan stok dan kepatuhan terhadap mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi. Dengan demikian, petani dapat memperoleh pupuk sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Pengembangan KDKMP juga diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan pemenuhan persyaratan administrasi, tetapi mampu memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat. Pengelolaan koperasi yang baik diperlukan agar layanan dapat berjalan konsisten dan menjawab kebutuhan warga.
Pengalaman petani di Lumajang dan Magetan menjadi gambaran manfaat yang dirasakan dari layanan penebusan pupuk yang lebih dekat. Ke depan, penguatan fungsi KDKMP diharapkan dapat memperluas akses terhadap sarana produksi pertanian dan kebutuhan pokok, sekaligus mendukung efisiensi usaha tani serta upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
