JCCNetwork.id- Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menyatakan nota perlawanan atau eksepsi Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak dapat diterima. Putusan sela tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati dalam persidangan, Senin (19/10/2026).
“Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Dr Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprodjo tidak dapat diterima,” ujar Christina saat membacakan amar putusan sela.
Dengan putusan tersebut, majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap Roy Suryo.
Dalam pertimbangannya, Christina menyatakan putusan praperadilan yang dijadikan dasar oleh tim penasihat hukum Roy Suryo tidak dapat digunakan untuk membatalkan atau menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima.
“Perlawanan advokat terdakwa yang pada pokoknya menjadikan putusan praperadilan nomor 99/PID.PRA/2026/PN Jakarta Selatan sebagai dasar untuk menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dan atau tidak dapat diterima adalah tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima,” kata Christina.
Hakim menjelaskan, putusan praperadilan tersebut hanya menyatakan tidak sah tindakan terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Menurut majelis hakim, ketidakabsahan tindakan upaya paksa tidak serta-merta membuat seluruh proses penyidikan menjadi tidak sah.
“Tidak sahnya upaya paksa tidak menggugurkan kewenangan penuntut umum untuk menuntut dan tidak menyangkut syarat isi surat dakwaan menurut Pasal 75 ayat 2 KUHP,” ungkap Christina.
Majelis hakim juga menilai persoalan alat bukti yang diperoleh melalui penggeledahan yang dinyatakan tidak sah harus dibedakan dari keabsahan surat dakwaan. Keabsahan dan nilai pembuktian alat bukti tersebut akan dinilai dalam pemeriksaan pokok perkara.
“Harus dinilai dalam pemeriksaan pembuktian pokok perkara,” tutur Christina.
Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi terkait tudingan ijazah palsu.
Jaksa dalam dakwaannya menyebut perkara tersebut bermula pada 26 Maret 2025, ketika Jokowi diperlihatkan tiga unggahan di media sosial yang dinilai menyerang kehormatan atau nama baiknya. Unggahan tersebut terdiri atas dua video di YouTube dan satu unggahan di platform X yang pada pokoknya menuding ijazah S-1 Jokowi palsu.
Jaksa menyebut Roy menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) untuk menganalisis foto ijazah Jokowi. Menurut jaksa, analisis itu dilakukan tanpa verifikasi, konfirmasi, atau izin dari Jokowi selaku pemilik dokumen.
Hasil analisis tersebut disebut digunakan untuk mendukung tudingan bahwa ijazah S-1 Jokowi tidak asli.
Atas perbuatannya, Roy didakwa melanggar Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP serta ketentuan UU ITE, yakni Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1), sebagaimana disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, persidangan akan berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara untuk menguji dakwaan jaksa, alat bukti, serta pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Roy Suryo.
