JCCNetwork.id- Kunjungan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq ke kawasan Puncak, Bogor, Jumat (3/10), menuai kecaman dari warga.
Pasalnya, Menteri Hanif dinilai menutup diri dari dialog dengan masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan penutupan sejumlah tempat usaha di kawasan wisata tersebut.
Berdasarkan undangan resmi Kementerian Lingkungan Hidup, agenda Menteri Hanif mencakup kegiatan penanaman pohon dan bersih-bersih Sungai Ciliwung sejak pukul 07.00 WIB bersama komunitas dan PLN.
Seharusnya, pada pukul 08.30 hingga 09.00 WIB, Menteri Hanif membuka sesi dialog dengan penggiat lingkungan dan warga di Pasar Cisarua. Namun, sesi tersebut mendadak dibatalkan tanpa alasan jelas.
“Padahal kami sudah menyiapkan diri untuk menyampaikan keluhan dan harapan. Tapi Pak Menteri malah langsung pergi setelah acara simbolis tanam pohon. Ini sangat mengecewakan,” ujar Ketua Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) Muhsin.
Muhsin menyebut, warga ingin mendapatkan penjelasan langsung soal ratusan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi akibat penyegelan sejumlah hotel, restoran, dan tempat wisata oleh Kementerian LH. Ia menilai tindakan menteri yang merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN) ini yang enggan berdialog sebagai bentuk ketidaktanggungjawaban.
Sementara itu, puluhan warga terdampak dari berbagai sektor pekerjaan di Puncak Bogor mulai dari karyawan hotel hingga pekerja taman berkumpul di Jembatan Gadog untuk menghadang iring-iringan mobil Menteri Hanif dalam perjalanan pulang.
Mereka membawa spanduk protes dan karangan bunga sebagai simbol duka atas hilangnya mata pencaharian mereka.
Namun, rombongan kendaraan menteri tetap melaju tanpa berhenti atau memberikan tanggapan.
“Kami hanya ingin menyuarakan keresahan. Tapi malah diabaikan begitu saja. Kalau begini terus, kami akan aksi ke Istana Presiden,”ujar salah satu pekerja, Asep.
Ia mendukung pelestarian lingkungan, namun berharap kebijakan yang diambil tidak menutup mata terhadap nasib rakyat kecil.
“Kami tidak anti-lingkungan, kami juga ingin Puncak hijau. Tapi jangan semua tempat usaha langsung ditutup tanpa solusi. Kami punya keluarga yang harus makan,” tegasnya.
Hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak Kementerian LH terkait pembatalan dialog dan respons atas aksi warga.
