JCCNetwork.id- Usulan penyediaan gerbong khusus perokok yang diajukan Anggota Komisi VI DPR, Nasim Khan, mendapat penolakan keras dari berbagai pihak.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan bahwa kebijakan publik harus memiliki skala prioritas yang jelas dan selaras dengan program Presiden.
Gibran menilai usulan gerbong khusus merokok kurang tepat bila dibandingkan dengan kebutuhan kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, lansia, dan penyandang disabilitas.
Ia menekankan, fasilitas transportasi umum sebaiknya lebih mengedepankan kenyamanan kelompok tersebut.
“Mohon maaf, masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden. Menurut saya, lebih baik diprioritaskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, dan kaum difabel,” ujar Gibran, dikutip dari Antara.
Gibran mengusulkan agar transportasi umum dilengkapi fasilitas yang mendukung kelompok rentan, termasuk ruang laktasi di dalam gerbong kereta serta toilet atau kamar mandi yang lebih luas agar ibu bisa mengganti popok bayi dengan mudah.
“Saya kira itu lebih prioritas. Sekali lagi, dalam perumusan sebuah kebijakan harus ada skala prioritasnya,” tegasnya.
Sebagai Wakil Presiden, Gibran menekankan perannya dalam memastikan program prioritas Presiden berjalan sesuai rencana, khususnya di sektor kesehatan.
Beberapa program yang tengah dijalankan antara lain: pemeriksaan kesehatan gratis, pemberantasan stunting, serta pembatasan iklan rokok di tingkat daerah.
“Program di sektor kesehatan sudah jelas, ada cek kesehatan gratis, ada pemberantasan stunting. Bahkan di banyak daerah sudah ada perda pembatasan iklan rokok,” tambahnya.
Selain itu, Gibran menegaskan transportasi umum merupakan kawasan bebas rokok. Hal ini telah diatur melalui Surat Edaran (SE), Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah (PP).
“Sudah ada SE, sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya yang menyatakan bahwa transportasi umum adalah kawasan bebas rokok,” pungkasnya.
