Prabowo Rencanakan Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

JCCNetwork.id- Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana melakukan perombakan besar-besaran di Kementerian Keuangan pada tahun pertamanya menjabat. Dalam rencananya, akan dibentuk Kementerian Penerimaan Negara yang diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan pajak dan bea cukai.

Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah, mengungkapkan bahwa perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

- Advertisement -

Rencana ini mencakup penggabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) ke dalam satu lembaga baru, di mana Menteri Penerimaan Negara akan memimpin. Menurut Burhanuddin, langkah ini penting untuk memastikan implementasi program strategis Prabowo.

“Perlu ada semacam perubahan kelembagaan. Yang pertama diubah ke Lembaga Penerima Negara. Mudah-mudahan Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP. Jadi pisahan dari Kementerian Keuangan,” kata dia dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024), dikutip.

“Jadi political will melulu nggak bisa, harus ada capacity to implement will itu. Karena itu lah maka perlu ada perubahan kelembagaan,” ucapnya.

- Advertisement -

Selain itu, Burhanuddin juga menekankan perlunya transformasi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan nilai total BUMN Indonesia mencapai US$ 1 triliun, kontribusinya terhadap pendapatan negara perlu diperbaiki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Harus ada transformasi kelembagaan transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen. Jadi itu ya nanti barang kali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang,” pungkasnya.

Rencana ini mencerminkan komitmen Prabowo untuk membawa perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan negara. Melalui pembentukan Kementerian Penerimaan Negara, diharapkan akan tercipta sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

- Advertisement -

BACA LAINNYA

Kebakaran Rumah di Taman Sari, 60 Personel Dikerahkan

JCCNetwork.id- Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Sabtu (17/10/2026) pagi. Sebanyak 60 personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan...
KONTEN VIDEO
Video thumbnail
Pertalite RON 90 Disebut Minus, Bahlil Ungkap Stok BBM RI Cukup untuk 20 Hari
04:54
Video thumbnail
Imbas Gejolak Eropa, Menkeu Suahasil Ungkap Langkah Pemerintah Jaga Ekonomi Indonesia
11:52
Video thumbnail
Momen Prabowo Hormat Terakhir kepada Mendiang Jenderal Subagyo H.S.
02:38
Video thumbnail
Bahlil Beberkan Kondisi Stok BBM Nasional hingga Bali di Tengah Lonjakan Harga Minyak
05:02
Video thumbnail
Sidang Ijazah Gibran Berujung Aduan, Tukang Sumur Minta 9 Hakim Disanksi #shorts #trending
02:00
Video thumbnail
Rosan Ungkap Investasi Rp3.923 Triliun di Era Prabowo, Jutaan Pekerja Terserap #shorts #trending
01:59
Video thumbnail
Rosan Ungkap Investasi Era Prabowo Capai Rp3.923 Triliun, Jutaan Tenaga Kerja Terserap
15:48
Video thumbnail
Kapolri Blak-blakan Bongkar Dugaan Keterlibatan Pihak Asing di Balik Kasus Karhutla #shorts
00:57
Video thumbnail
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Airlangga-Suahasil Ungkap Kondisi Ekonomi RI
11:36
Video thumbnail
Kapolri Ungkap Dugaan Ada Pihak Asing Terlibat Kasus Karhutla
08:07
Video thumbnail
Menko Polkam dan Kapolri Segera Ungkap Korporasi Terduga Pelaku Karhutla
08:36
Video thumbnail
Ijazah Gibran Terus Disorot, Pelapor Heran Denny Indrayana Cs Tak Persoalkan Pendidikan Prabowo
09:18
Video thumbnail
Tukang Sumur Adukan 9 Hakim MK ke MKMK, Minta Diberi Sanksi Imbas Sidang Ijazah Gibran
10:10
Video thumbnail
Maruli Terima Tugas BNPPDT dari Tito, Ini Barisan Jenderal TNI-Polri yang Diperkenalkan
12:42
Video thumbnail
Menko Polkam Ungkap 97 Perusahaan Terindikasi Terkait Karhutla #shorts #trending
01:11
Video thumbnail
Menko Polkam Beberkan 97 Perusahaan Terkait Karhutla Sebut Sudah Diproses Hukum
08:52
Video thumbnail
Malaysia Ajak ASEAN Protes Indonesia soal Kabut Asap, Begini Respons Pemerintah
09:38
Video thumbnail
Kenapa Karhutla Belum Jadi Bencana Nasional? Ini Penjelasan Menko Polkam #shorts #trending
00:49
Video thumbnail
Kenapa Karhutla Belum Jadi Bencana Nasional? Ini Penjelasan Menko Polkam
09:15
Video thumbnail
Karhutla Disorot Malaysia, Ini Kata Tito #shorts #trending
01:48

BERITA TERBARU

EKONOMI

TERPOPULER