JCCNetwork.id- Pernyataan mengejutkan datang dari Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al Habsyi. Ia menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengusulkan nama Kaesang Pangarep untuk ikut serta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
Pernyataan ini segera menuai kontroversi dan dianggap sebagai blunder, baik dari sisi politis maupun etika.
“Lewat narasi itu dia (Habib Aboe) ingin membangun opini bahwa kekuatan politik Presiden Jokowi di Pilgub Jakarta begitu rendah hingga mesti keliling ke sejumlah partai untuk menyodorkan anaknya,” papar Herry, Jumat (28/6/2024).
Pengamat politik yang juga pegiat demokrasi dari Simpul Indonesia, Herry Setiawan mengomentari pernyataan tersebut dengan nada kritis.
Menurutnya, narasi yang dilontarkan Habib Aboe tidak hanya bernada sinisme, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai hoaks. Herry menilai bahwa pernyataan tersebut merendahkan dua pihak: Presiden Jokowi dan putra bungsunya, Kaesang Pangarep.
“Sebagai partai baru, capaian PSI di Jakarta saya pikir tergolong progresif. Apalagi pada pemilu kemarin PSI meraih delapan kursi (DPRD DKI) dengan 400 ribuan suara. Torehan itu seharusnya tak boleh dianggap remeh,” ungkapnya.
Herry juga menegaskan bahwa sinisme yang ditujukan kepada Kaesang tidak berdasar.
“Saya dengar Kaesang sudah membantahnya. Bahaya kalau seorang sekjen partai besar berani menyuarakan hoaks,” tuturnya.
Sementara menanggapi isu tersebut, Kaesang Pangarep memberikan klarifikasi. Ia dengan tegas membantah bahwa Presiden Jokowi pernah menawarkan namanya kepada partai-partai politik.
“Pak Sekjen PKS tidak bicara sesuai fakta. Pak Jokowi tidak pernah menawarkan nama saya ke partai-partai. Silakan cek, atau sebut partai mana yang pernah ditawari Pak Jokowi. Cara-cara seperti itu tidak baik dan ini merupakan kebohongan pada publik” kata Kaesang.
Kaesang juga menambahkan bahwa kewenangan untuk mengusung calon berada di tangan ketua umum partai, bukan di tangan Presiden. Ia menilai bahwa pernyataan Habib Aboe mungkin bertujuan untuk menutup peluang koalisi antara PKS dan PSI.
“PSI kan punya kursi di Jakarta, lumayan ada delapan kursi. Banyak juga partai yang menyodor-nyodorkan jagoannya agar didukung PSI. Pernyataan sekjen PKS mungkin hendak menutup pintu koalisi dengan PSI, ya enggak apa-apa juga,” ujarnya.
Lebih jauh, Kaesang mengingatkan agar kompetisi dalam pilkada dijauhkan dari penyebaran berita bohong.
“Sebagai ketua umum saya berwenang penuh menentukan siapa yang akan dicalonkan oleh PSI. Kewenangan itu semua ada di ketua umum kok, jadi kita tunggu saja. Jangan bawa-bawa presiden lah, yang ketua umum kan saya,” jelasnya.
“Kompetisi pilkada ini sebaiknya dijauhkan dari penyebaran berita bohong, itu merugikan masyarakat. Terlebih lagi akan merugikan pihak yang suka menyebar berita bohong seperti itu. Masyarakat kita sudah cerdas,” tambah Kaesang.
Kontroversi ini menyoroti pentingnya kejelasan dan akurasi dalam menyampaikan informasi politik. Dalam konteks Pilgub Jakarta 2024 yang semakin memanas, pernyataan yang tidak berdasar dapat merusak kepercayaan publik dan menciptakan ketidakpastian. Masyarakat diharapkan tetap kritis dan selektif dalam menerima informasi agar tidak terjebak dalam narasi yang menyesatkan.
