JCCNetwork.id- Bergabungnya Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Andi Widjajanto, dengan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) berdampak pada impilikasi panggung politik lantaran menjadi buah bibir publik. Mengingat netralitas Lemhanas dalam proses politik adalah hal yang sangat penting.
Menangggapi itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa Lemhanas akan tetap netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, meskipun Andi telah bergabung dengan TPN GP. Hasto memastikan bahwa mereka tidak melanggar aturan demokrasi.
“Mas Andi tetap akan menjaga dan memastikan bahwa Lemhanas tetap netral, itu yang paling penting,” kata Hasto di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).
Hasto juga menjelaskan bahwa sebelum mengajak Andi bergabung, mereka telah berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga mereka mengikuti azas demokrasi dengan baik.
“Kami ini taat azas. Kami sudah konsultasi kepada KPU dan sebelumnya mas Andi Widjajanto juga sudah konsultasi kepada Bapak Presiden,” kata Hasto.
Adapun Andi beberapa kali tercatat diundang sebagai narasumber dalam beberapa kali pertemuan TPN GP bersama para kader partai politik pendukung Ganjar.
Menurutnya, intensitas itulah yang akhirnya membuat ikatan. Apalagi, Andi dinilai paham dengan program kerja Presiden Jokowi.
“Sehingga Mas Andi Widjajanto mengisi posisi deputi politik 5.0. Ini merupakan hal yang sangat strategis, sehingga tidak mungkin hal tersebut tanpa dikonsultasikan dengan bapak Presiden Jokowi,” ucap Hasto.
Sebelumnya, Andi Widjajanto ditunjuk sebagai Deputi Politik 5.0 dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden, dan ini merupakan pengumuman yang dibuat oleh Ketua TPN Ganjar Presiden, Arsjad Rasjid, setelah pertemuan dengan ketua umum partai politik yang mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo.
Andi sendiri berencana untuk berkomunikasi dengan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, untuk memastikan bahwa keterlibatannya di TPN GP selama kampanye sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
