JCCNetwork.id- Pemilu adalah momen penting dalam perjalanan demokrasi suatu negara. Namun, proses ini tidak selalu berjalan lancar. Konflik, ketegangan, dan kecurangan dapat mengancam integritas pemilihan, mengurangi kepercayaan masyarakat, dan memicu ketidakstabilan politik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan solusi inovatif yang mencakup partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pengawasan proses pemilu.
Salah satu gagasan menarik adalah Polisi RW sebagai kekuatan pendukung terciptanya pemilu. Polisi RW memiliki keunggulan yang signifikan yakni dapat membantu menciptakan atmosfer yang lebih aman dan damai selama proses pemilihan.
Dengan memonitor situasi di masing-masing wilayah, polisi RW dapat mendeteksi potensi konflik atau kekerasan yang dapat muncul dan bisa langsung mengambil tindakan preventif.
“Karena teknologi hari ini semakin berkembang maka gagasan polisi RW ini bisa menjadi bagian dari sebuah kekuatan. Jadi pesta demokrasi yang kita harapkan jangan kebablasan harus terukur dan terarah,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, dalam acara diskusi publik Koma.id bertajuk ‘Polisi RW Jaga Pemilu Damai, Selasa (18/7/2023).
Sementara itu, Aktivis 98 Yogyakarta, Roy FMS, mengatakan pentingnya dukungan anggaran dan teknologi bagi polisi RW. Mengingar perbandingan jumlah anggota polisi dengan jumlah penduduk tidak seimbang.
Jika polisi diperbanyak, maka biaya yang diperlukan pun akan meningkat secara signifikan. Apalagi tantangan yang dihadapi polisi saat ini, seperti polarisasi yang terjadi sejak tahun 2017, tidak akan mudah hilang begitu saja menjelang Pemilu 2024.
Oleh karena itu, selain meningkatkan kompetensi dan integritas para aparat, penting mendukung mereka dengan teknologi yang terus berkembang.
“Polisi RW ini harus didukung dari sisi anggaran dan teknologi karena secara rasio jumlah anggota polisi terhadap masyarakat tidak akan seimbang,” ucap Roy.
