JCCNetwork.id- Badai skandal korupsi kembali melanda Kabinet Indonesia Maju. Setelah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, giliran Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo yang dikabarkan diduga terjerat dalam jaringan kejahatan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Yasin Limpo sebagai tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Lewat informasimengungkapkan bahwa Yasin Limpo, selaku Menteri Pertanian, diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi bersama beberapa anak buahnya, yaitu KSD (Sekjen Kementerian Pertanian 2021-sekarang) dan HTA (Direktur Pupuk Pestisida 2020-2022/Direktur Alat Mesin Pertanian 2023). Mereka diduga melanggar Pasal 12E dan/atau Pasal 12B UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999, serta Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU jo Pasal 56 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kasus korupsi yang menjerat mereka mencakup pemerasan, gratifikasi, dan bahkan pencucian uang, yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian sejak tahun 2019 hingga 2023.
Lebih lanjut, tindak pidana korupsi yang diduga terjadi berkaitan dengan penyalahgunaan Sistem Penyediaan Jasa (SPJ), yang melibatkan dana negara, serta praktik gratifikasi, suap menyogok, pembantuan, serta serangkaian tindakan lain yang terus berlanjut.
Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur, memberikan tanggapannya terkait penetapan tersangka ini. Ia menyatakan bahwa kasus yang melibatkan Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo saat ini masih dalam tahap penyelidikan, namun JawaPos.com mendapatkan informasi bahwa perkara tersebut telah disetujui untuk naik ke tingkat penyidikan.
“Saat ini KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kementan,” katanya melansir JawaPos.com, Rabu (13/6/2023).
Kabar ini tentu menjadi guncangan besar bagi pemerintahan Indonesia Maju yang tengah berjuang melawan korupsi. Masyarakat pun menuntut transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini, serta harapannya agar tindakan tegas diambil untuk memberantas korupsi di tubuh pemerintahan.
