JCCNetwork.id-Eskalasi konflik antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran memicu kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan tekanan terhadap ketahanan energi global.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Indonesia dinilai perlu memperkuat langkah antisipatif.
Pakar energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyatakan bahwa respons pemerintah sejauh ini belum menunjukkan kesiapsiagaan yang memadai.
Ia menyoroti bahwa sejumlah negara seperti Jepang, Filipina, dan Thailand telah lebih dahulu menyiapkan kebijakan preventif untuk menghadapi potensi krisis energi.
Menurut Fahmy, pemerintah masih berpegang pada pernyataan bahwa pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dan harga belum akan disesuaikan.
“Ini bahaya juga kalau perang (AS/Israel-Iran) terus berlanjut kemudian harga BBM terpaksa harus dinaikkan dan kita terjadi krisis. Ini akan menimbulkan kekecewaan rakyat,” ujar Fahmy dalam keterangannya kepada Republika, Senin (30/3/2026).
Namun, ia mengingatkan bahwa ketidakpastian global dapat memaksa perubahan kebijakan secara tiba-tiba jika konflik terus berlanjut.
Ia memperingatkan, kenaikan harga BBM yang tidak diantisipasi dengan baik berpotensi memicu krisis serta menurunkan kepercayaan publik.
Oleh karena itu, pemerintah diminta menyusun skenario yang lebih realistis terkait batas atas harga minyak dunia serta membuka kemungkinan penyesuaian harga secara transparan kepada masyarakat.
Di sisi lain, kebijakan yang tengah diwacanakan seperti penerapan work from home (WFH) dan percepatan penggunaan kendaraan listrik dinilai belum efektif untuk meredam tekanan dalam jangka pendek.
Fahmy memperkirakan kebijakan WFH hanya mampu menekan konsumsi energi sekitar 10 persen, sementara transisi kendaraan listrik membutuhkan waktu panjang untuk implementasi.
“Pengalaman sebelumnya, waktu pemerintahan (presiden) Jokowi, itu pernah dilakukan upaya konversi dengan berikan insentif, sasarannya (insentif sebesar) Rp5 juta. Yang daftar cuma dua ratus ribuan,” ucap dia.
Sebagai alternatif, ia menyarankan pemerintah memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi dengan mencontoh kebijakan negara lain di kawasan.
“Jangan katakan hanya ‘tidak naik’, tetapi nanti ketika (harga BBM) naik juga, itu kan jadi PHP (pemberi harapan palsu) untuk rakyat. Sebaliknya, kalau pemerintah mengatakan, ‘kalau harga (minyak dunia) 150 dolar per barel, maka kita terpaksa naikkan (BBM di Indonesia) dengan langkah-langkah yang ditempuh,'” ujar Fahmy.
Ia menilai pembatasan penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan pribadi dapat mengurangi potensi kebocoran anggaran yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.
Fahmy menegaskan, subsidi energi seharusnya difokuskan pada kelompok yang lebih membutuhkan, seperti pengguna sepeda motor, angkutan barang, dan transportasi umum, guna menjaga efektivitas dan ketepatan sasaran kebijakan energi nasional.
“Subsidi sebaiknya difokuskan pada kelompok yang lebih membutuhkan, seperti pengguna sepeda motor, angkutan barang, serta transportasi umum,” tukas dia.
