Kebijakan Tambang vs Ekowisata, DPR RI Hingga Guru Besar IPB Kritik Pemerintah

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

Angelina Jolie Main Film Anxious People

Eza Bantah KDRT dan Pihak Ketiga

Sule Klarifikasi Kondisi Kesehatannya

JCCNetwork.id- Masyarakat Indonesia kembali gaduh akibat keputusan kontroversial pemerintah. Kali ini, terkait operasi tambang di Raja Ampat yang sempat viral beberapa waktu lalu dan kini kembali beroperasi. Banyak pihak menilai pemerintah seharusnya dapat mengoptimalkan ekowisata dibandingkan terus mendorong kebijakan ekonomi ekstraktif yang justru merusak alam Indonesia.

Anggota Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan perlindungan ekosistem harus menjadi prioritas utama.

- Advertisement -

“Intinya, kita ingin kelestarian ekosistem Raja Ampat ini tetap terjaga karena hal itu menjadi tulang punggung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Oleh karenanya, kita menghendaki izin tambang yang diberikan dievaluasi total,” kata Evita kepada wartawan, 29 September 2025.

Selain itu, Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa ketergantungan pemerintah terkait industri ekstraktif pada akhirnya menunjukkan bagaimana miskinnya imajinasi pemerintahan Prabowo dalam membangun ekonomi Indonesia.

“Seakan tidak ada jalan lain  ketergantungan pemerintah pada industri ekstraktif, padahal ini hanya menunjukkan miskinnya imajinasi pemerintahan Prabowo dalam membangun ekonomi Indonesia yang adil dan berkelanjutan. Ini adalah bentuk pengkhianatan pemerintah terhadap komitmen iklim Indonesia, sekaligus memperdalam krisis ekologis yang sudah mengancam negeri ini,” ujar Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

- Advertisement -

Sementara itu, Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Ricky Avenzora, juga mengkritisi terkait keputusan pemerintah yang lebih mengedepankan industri ekstraktif ketimbang ekowisata.

“Kita memiliki ratusan gunung berapi, garis pantai yang panjang, satwa endemik seperti gajah, harimau, dan badak, serta ribuan spesies burung. Semua ini adalah potensi besar, tetapi yang muncul justru konflik antara satwa liar dan manusia,” ujarnya pada wartawan

“Rekreasi dan pariwisata tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan perjalanan. Harus diubah menjadi perjalanan berkesadaran ilahiah untuk mencari jati diri sekaligus memberi manfaat bagi semesta. Itulah yang disebut ekowisata,” jelasnya.

Ricky juga menyoroti kasus penyegelan dan pembongkaran terhadap puluhan lokasi wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Dia menilai langkah pemerintah tersebut cenderung sebagai bentuk individual over acting dan abuse of power.

“Perihal Puncak, kebijakan Menteri Lingkungan Hidup saya kategorikan salah satu bentuk individual over acting dan juga bentuk abuse of power karena terlihat grasak grusuk untuk cawe-cawe secara tidak bijaksana,” katanya.

- Advertisement -

BACA LAINNYA

Hari Batik Nasional 2025: KAI Rajut Identitas Bangsa Lewat Batik di Setiap Perjalanan

JCCNetwork.id- Batik adalah warisan luhur bangsa yang memuat filosofi kehidupan, simbol identitas, dan karya seni penuh makna. Setiap guratan motif adalah bahasa budaya yang...

BERITA TERBARU

EKONOMI

TERPOPULER