JCCNetwork.Id –Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengonfirmasi bahwa sepuluh kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mengikuti retret kepemimpinan yang digelar di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Kepastian itu didasarkan pada surat pemberitahuan resmi yang dikirimkan PDIP kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bima menegaskan bahwa absennya mereka bukan karena larangan dari partai, melainkan pertimbangan situasi dan kondisi yang ada.
Dalam keterangannya kepada awak media di Akmil Magelang, Rabu (26/2/2025), Bima menyebut bahwa PDIP tidak menjelaskan secara spesifik alasan ketidakhadiran kesepuluh kepala daerah tersebut.
“Dipastikan tidak (absen), kemarin kami sudah mendapatkan keputusan resmi,” kata Bima kepada awak media saat ditemui di kompleks Akmil Magelang, Rabu (26/2/25).
Lebih lanjut, ia juga membantah anggapan bahwa PDIP secara resmi menginstruksikan kadernya untuk tidak mengikuti retret ini. Menurutnya, tidak ada keputusan atau arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang kehadiran para kader.
“Disampaikan pada suratnya adalah karena pertimbangan situasi dan kondisi yang ada,” ujarnya.
“Enggak ada ya, di situ kan dijelaskan juga bahwa tidak ada keputusan atau instruksi dari partai untuk tidak mengikuti. Yang ada adalah penundaan karena kondisi-kondisi tertentu yang dipertimbangkan oleh partai. Jadi tidak pernah ada secara resmi partai meminta kadernya untuk tidak mengikuti, tidak ada,” katanya.
Meski tidak hadir dalam retret ini, para kepala daerah PDIP yang absen akan tetap mendapatkan pembekalan susulan. Menurut Bima, pembekalan ini juga akan diikuti oleh kepala daerah yang terpilih dalam pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.
“Jadi setelah keputusan MK, nanti kan ada hasil pemungutan suara ulang dan lain-lain gitu, ada yang seluruhnya, ada yang sebagian, ada yang beberapa TPS, itu nanti direncanakan dilantik, secara akan dilantik. Kemudian juga akan mengikuti pembekalan,” ujarnya.
Bima menambahkan bahwa pembekalan susulan direncanakan akan digelar setelah Lebaran 2025. Namun, konsepnya akan lebih minimalis dibandingkan dengan retret di Magelang karena jumlah peserta yang lebih sedikit.
Dalam kesempatan yang sama, Bima juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang telah memberikan izin bagi kadernya untuk mengikuti pembekalan susulan.
“Mungkin lebih simpel, lebih minimalis, lebih sederhana karena jumlah juga sedikit. Belum tentu di Magelang, mungkin di Jakarta, mungkin juga di kantor BPSDM Kemendagri, tetapi pastinya akan kita putuskan kemudian,” ucapnya.
“Kami menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Ibu Mega, DPP PDIP yang telah mendukung acara retret ini dan mendukung agar para kadernya melanjutkan kembali bergabung di sini dan memberi kesempatan bagi yang belum bergabung untuk mengikuti pembekalan tahap berikutnya,” tutupnya.
Retret kepala daerah di Akmil Magelang sendiri berlangsung selama tujuh hari, hingga 28 Februari 2025. Dari total 503 kepala daerah yang seharusnya hadir, hanya 493 yang mengikuti kegiatan ini.
Adapun sepuluh kepala daerah dari PDIP yang absen berasal dari sembilan kepala daerah di Bali, termasuk Gubernur, serta satu kepala daerah dari Asmat, Papua Selatan.
Absennya para kepala daerah ini sempat menimbulkan spekulasi politik di tengah publik. Namun, dengan adanya klarifikasi dari Kemendagri, diharapkan polemik ini dapat mereda dan para kepala daerah tetap dapat menjalankan tugas serta program pemerintahan dengan baik.
