JCCNetwork.id-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini tengah memeriksa Bupati Aceh Selatan, Mirwan M.S., menyusul kontroversi perjalanannya menunaikan ibadah umroh saat daerahnya diterpa banjir bandang.
Pemeriksaan difokuskan pada keabsahan ibadah, pihak yang mendampingi, serta sumber pembiayaan perjalanan.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menegaskan pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri setelah Bupati Mirwan tiba di Jakarta dari Arab Saudi.
“Nah sekarang kan juga begitu, ini apakah betul itu ibadah umroh, dengan siapa, pembiayaan dari mana itu penting ya,” ujar Bima di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025), dikutip dari Antara.
Bima menambahkan, pemeriksaan tidak hanya berlaku bagi Bupati Mirwan, tetapi juga menyasar aparatur dan pihak-pihak yang terkait dengan keberangkatan tersebut.
Langkah ini serupa dengan prosedur yang diterapkan dalam kasus Bupati Indramayu sebelumnya, termasuk pemeriksaan terhadap sekretaris daerahnya.
Proses pemeriksaan diperkirakan berlangsung beberapa hari ke depan. Sanksi yang dapat dijatuhkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mulai dari teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap.
Jika sanksi pemberhentian tetap dijatuhkan, Kemendagri akan meneruskannya ke Mahkamah Agung.Kasus ini sempat mendapat sorotan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Saat meninjau Posko Terpadu Penanganan Bencana di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Presiden menyinggung sikap Bupati Mirwan yang menunaikan ibadah umroh di tengah bencana banjir bandang.
“Kalau yang mau lari, lari aja, enggak apa-apa. Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses ini? Bisa ya?” ujar Prabowo, sambil meminta langkah tegas dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Pemeriksaan ini menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan etika kepemimpinan kepala daerah di tengah situasi bencana dan kewajiban memberikan perhatian penuh kepada masyarakat terdampak.
