JCCNetwork.id – Founder Anagata Nusantara Institute Fadly Zikry menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan legacy besar Presiden Prabowo untuk masa depan bangsa dan negara. Namun jika tergesa-gesa, tanpa pengawasan ketat, dan berubah menjadi ‘proyek’ semata, maka bukan tidak mungkin MBG justru menjadi luka bagi anak-anak Indonesia dan dalam sejarah pemerintahan ini.
“Kita mendukung, mengkritisi, dan siap mengawal. Karena masa depan anak-anak Indonesia terlalu penting untuk diserahkan pada program yang asal jalan,” kata Fadly kepada wartawan, Sabtu (11/10/2025).
Fadly menambahkan, program MBG bukan sekadar kebijakan, ia adalah ujian komitmen negara terhadap masa depan generasi penerus. Pemerintah dituntut bekerja cermat, jujur, teliti dan melibatkan publik sejak awal.
“Rakyat ingin MBG yang aman, tepat sasaran, bergizi, dan bermartabat. Karena saat bicara soal anak-anak Indonesia, tidak ada ruang untuk kompromi. Yang dibutuhkan bukan hanya niat baik, tapi eksekusi yang tepat dan keberpihakan yang nyata,” ujar Fadly.
Alumnus Paramadina Graduate School of Diplomacy itu memberikan beberapa catatan kritis tentang MBG.
Meski dilandasi niat mulia untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia dan ibu hamil, pelaksanaan program ini memunculkan berbagai masalah serius di lapangan. Mulai dari keracunan massal, ketimpangan distribusi, hingga potensi dugaan korupsi menjadi kekhawatiran yang tak bisa diabaikan.
“Pasca kasus keracunan banyak pihak yang mulai meragukan program ini. Namun tidak sedikit juga yang menyambut baik gagasan besar ini sebagai langkah progresif menuju masa depan bangsa yang lebih sehat. MBG dipandang sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar anak-anak atas gizi yang cukup. Namun, di balik semangat besar itu, muncul pertanyaan, apakah niat baik ini dikelola dengan benar?
*Kasus Keracunan Jadi Alarm Bahaya*
Ribuan kasus keracunan makanan yang dilaporkan di berbagai daerah menjadi pukulan telak bagi kredibilitas program MBG. Meski persentase kasusnya kecil dibanding total penerima, namun pertaruhannya adalah nyawa anak-anak Indonesia.
“Anak-anak jatuh sakit, dilarikan ke rumah sakit, bahkan nyaris kehilangan nyawa. Dugaan sementara menyebutkan makanan yang tidak higienis dan tidak memenuhi standar gizi sebagai penyebab utama. Hal ini memunculkan pertanyaan publik, apakah distribusi program disiapkan dengan matang? Apakah standar keamanannya diawasi ketat? Apakah para pejabat yang ditunjuk benar-benar memahami visi Presiden tentang MBG ini,” ujar Fadly.
Tujuan MBG, sambung Fadly, bukan sekadar membuat anak-anak kenyang, tapi sehat dan cerdas. Makanan tinggi karbohidrat namun rendah protein dan mikronutrien akan gagal memenuhi tujuan program. MBG harus memastikan gizi seimbang, kebersihan makanan, dan juga memperhatikan cita rasa lokal.
“Sejumlah Sekolah Penerima Program Gizi (SPPG), seperti di wilayah Bener, Purworejo, Jawa Tengah, telah menunjukkan keberhasilan dalam menyajikan makanan bergizi yang juga mengusung kekayaan kuliner lokal. Standar semacam ini perlu ditiru dan dikembangkan di seluruh wilayah dengan versi lokal masing-masing,” terang Fadly.
Fadly melanjutkan, kepercayaan masyarakat mulai goyah ketika ribuan kasus keracunan terjadi. Kegagalan teknis yang berujung pada tragedi di lapangan bukan hanya soal logistik, tapi soal kegagalan sistemik dalam perencanaan, pengawasan, dan eksekusi.
Selanjutnya, gagasan distribusi MBG secara merata di seluruh wilayah Indonesia terlihat adil di atas kertas. Namun kenyataannya, kebutuhan gizi berbeda-beda di tiap daerah. Beberapa wilayah memiliki tingkat stunting tinggi, keterbatasan akses pangan, dan angka kemiskinan ekstrem. Di wilayah-wilayah seperti inilah MBG harusnya diprioritaskan.
“Jika pendekatan yang digunakan adalah sama rata, maka program ini bisa justru tidak efektif, bahkan tidak adil. Kebijakan berbasis data dan kondisi lokal mutlak diperlukan,” ujar Fadly.
*Cegah Potensi Korupsi Sebelum Terjadi*
MBG sejatinya bisa menjadi penggerak ekonomi rakyat, jika bahan makanan diperoleh dari petani lokal, nelayan, koperasi tani, dan UMKM di sekitar sekolah. Efek domino ekonomi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun kekhawatiran muncul jika pengadaan diserahkan kepada segelintir orang atau entitas. Bila itu terjadi, dampak ekonomi MBG akan hilang, rakyat hanya jadi penonton.
Fadly menjelaskan, dengan alokasi anggaran fantastis sebesar Rp335 triliun untuk tahun anggaran 2026, di mana Rp268 triliun digunakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan Rp67 triliun sebagai anggaran stanby, MBG menjadi salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Besarnya anggaran ini menyimpan potensi penyelewengan.
“Kita semua berharap tak ingin peristiwa korupsi bansos terulang. Karena itu, pengawasan publik, transparansi penggunaan anggaran, audit berkala, dan keterlibatan masyarakat sipil menjadi syarat mutlak agar MBG tidak menjadi ladang basah bagi oknum tak bertanggung jawab,” tegas Fadly.
Terkait mekanisme masakan MBG, Fadly menilai setiap daerah memiliki tantangan dan karakteristik yang berbeda. Penerapan satu model dari pusat bisa kontraproduktif di lapangan. MBG membutuhkan pendekatan desentralisasi yang memberi ruang bagi daerah untuk menyesuaikan program sesuai kondisi sosial, budaya, dan infrastruktur lokal.
“Pelibatan masyarakat, terutama para ibu-ibu, guru, tokoh adat, dan komunitas lokal, juga penting untuk memastikan keberhasilan program ini,” tandasnya.
