JCCNetwork.id- Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah, mempertanyakan kebijakan pembatasan warung Madura buka 24 jam yang ia anggap merugikan pelaku usaha kecil. Baginya, kebijakan tersebut tidak mendesak dan justru mengancam kelangsungan usaha pedagang kecil.
Menurut Trubus, imbauan untuk membatasi jam operasional warung Madura cenderung mendiskriminasi pedagang kecil dan lebih menguntungkan pelaku usaha menengah ke atas, terutama dalam hal pembayaran pajak.
“Itu sama saja menyingkirkan pedagang kecil. Kebijakan lebih mendukung pelaku usaha menengah ke atas. Arahnya pajak. Kalau warung-warung itu kan’ pajaknya kecil,” ujar Trubus, Minggu (28/4/2024).
Trubus menegaskan perlunya dukungan dari pemerintah kepada pelaku usaha kecil, seperti akses permodalan, agar mereka dapat berkembang dan bersaing di pasar.
“Sehingga munculnya mereka bisa tambah besar, bukan akses melalui pinjol. Pembatasan itu sendiri menunjukan hal hal yang tidak ada urgensinya. Harusnya mereka diberikan dukungan,” terang Trubus.
“Kehidupan masyarakat kita sudah ada yang 24 jam. Ada yang kerja atau yang ngontrak atau kos itu biasanya butuh, apalagi orang di Jakarta,” tuturnya.
Namun, pendapat Trubus bertentangan dengan alasan keamanan dan administratif yang dikemukakan oleh Lurah Penatih I Wayan Murda, serta keluhan dari pengusaha minimarket yang merasa persaingannya terganggu.
Di tengah polemik ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) menegaskan bahwa warung Madura boleh beroperasi 24 jam sebagai bagian dari perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah dari dominasi ritel modern.
“Dalam perda tersebut, pengaturan terkait jam operasional justru berlaku bagi pelaku usaha ritel modern, minimarket, hypermarket, department store, serta supermarket, dengan batasan jam operasional tertentu,” kata Arif dalam keterangan resminya, Sabtu (27/4/2024).
Perbedaan pendapat antara pemerintah daerah dan kementerian terkait aturan pembatasan jam operasional masih menjadi sorotan dan perdebatan di masyarakat.
