JCCNetwork.id- Uganda, sebuah negara yang kini sedang menjadi sorotan dunia, memiliki sejarah yang kaya. Awalnya, negara ini dikuasai oleh berbagai suku pemburu, di antaranya suku Baganda atau Buganda yang merupakan suku terbesar. Mereka berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Kimera. Pada tahun 1860, seorang penjelajah dari Italia bernama Giovani Miani menjadi orang Eropa pertama yang menemukan Uganda.
Kedatangan para misionaris pun mengikuti setelah itu. Pada tahun 1862, ditemukan situs Raja ke-30 dari Kerajaan Buganda yang diyakini memerintah pada abad ke-16. Pada abad ke-19, Uganda jatuh ke tangan Inggris dan Mesir. Pada masa itu, Uganda menjadi provinsi Mesir yang dikenal dengan nama Equatoria. Pada tahun 1889, pemerintahan Mesir di Equatoria berakhir dengan pemerintahan Emin Pasha, dan wilayah tersebut beralih ke tangan Inggris pada tahun 1890.
Perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari Inggris dimulai pada tahun 1945 hingga 1949, ketika terjadi kerusuhan kaum proletar di Buganda. Pada tahun 1953, Raja Mutesa II (Kabaka) diasingkan ke Inggris dan kemudian kembali ke Uganda pada tahun 1955. Akhirnya, pada tanggal 9 Oktober 1962, Uganda berhasil meraih kemerdekaan dari Inggris.
Apollo Milton Obote terpilih sebagai perdana menteri pertama, sementara Kabaka Edward Mutesa II (Raja Buganda) menjabat sebagai kepala negara. Namun, pada tahun 1966 terjadi pembunuhan berdarah di istana, yang mengakibatkan Milton Obote menghapuskan Kerajaan Buganda dan Kabaka Edward Mutesa II hidup dalam pengasingan di Inggris selama tiga tahun sebelum akhirnya meninggal dalam keadaan yang sulit.
Yoweri Museveni Dilantik Jadi Presiden
Pada tanggal 25 Januari 1971, saat Milton Obote menghadiri sebuah konferensi di Singapura, Mayor Jenderal Idi Amin merebut kekuasaan. Pemerintahan Idi Amin terkenal di dunia karena kekejamannya dalam melakukan banyak pembunuhan terhadap lawan politiknya, terutama dari suku Acholi dan Langi. Diperkirakan sekitar 300.000 orang tewas selama masa pemerintahannya. Idi Amin memerintah hingga tahun 1979.
Pada bulan April 1979, pasukan pemberontak yang tidak puas dengan kediktatoran Idi Amin, yang tergabung dalam Uganda National Liberation Army (UNLA) dengan bantuan tentara Tanzania, memasuki Kampala dan mengusir Idi Amin dari kekuasaan. Yusuf Lule menggantikan posisi Idi Amin selama dua bulan, kemudian digantikan oleh Godfrey Binaisa selama sebelas bulan sebelum akhirnya digulingkan dalam sebuah kudeta. Kedudukannya pun diambil alih oleh Paul Muwanga yang memerintah selama empat bulan hingga 20 September 1980, guna mempersiapkan pemilihan umum. Milton Obote terpilih kembali sebagai Presiden Uganda pada tanggal 11 Desember 1980. Di bawah pemerintahannya, diperkirakan sekitar 100.000 orang tewas.
Situasi ini memicu Yoweri Museveni, yang lahir di Bahima, barat Uganda pada tahun 1944, dan 26-30 pemuda lainnya untuk merencanakan pemberontakan dengan membentuk The National Resistance Army (NRA). NRA berhasil menciptakan kekacauan sehingga akhirnya berhasil menggulingkan Milton Obote.
Namun, karena terjadi ketegangan konstitusional, parlemen akhirnya memilih Jenderal Tito Okello sebagai pengganti Milton Obote pada bulan Juli 1985. Tetapi, pemerintahan Okello tidak berlangsung lama dan dalam perjanjian yang diadakan di Kenya, Okello menyerah kepada Museveni. Pada tanggal 29 Januari 1986, Yoweri Museveni dilantik sebagai Presiden Uganda. Ia terpilih kembali sebagai Presiden pada tanggal 12 Maret 2001.
Uganda Jadi Pusat Perhatian Dunia
Uganda saat ini sedang menjadi pusat perhatian dunia. Hal ini menyusul Presiden Uganda Yoweri Museveni menandatangani undang-undang yang mengejutkan dan kontroversial terkait dengan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di negara tersebut.
Undang-undang ini mengamanatkan hukuman mati bagi individu yang terlibat dalam hubungan seksual sesama jenis dan dinyatakan sebagai “pelanggar berantai” yang melawan hukum serta menyebarkan penyakit mematikan seperti HIV/AIDS.
Langkah ini telah memicu reaksi keras baik di dalam maupun di luar negeri. Banyak kelompok hak asasi manusia dan organisasi LGBT mengutuk keras undang-undang ini sebagai tindakan diskriminatif.
